2 Kali Jabat Wapres, Begini Cara Tenaga Ahli KSP Tanggapi Jusuf Kalla, “Sangat Ironis Sekali”
Jusuf Kalla dan Airlangga Hartarto. (foto: pojoksatu.id)

2 Kali Jabat Wapres, Begini Cara Tenaga Ahli KSP Tanggapi Jusuf Kalla, “Sangat Ironis Sekali”

IDTODAY NEWS – Tenaga Ahli KSP Ade Irfan Pulungan menanggapi pernyataan Wapres ke-12 Jusuf Kalla (JK). JK merupakan Wakil Presiden era SBY dan Jokowi. Dua kali menjabat Wapres.

“Jadi sangat ironis sekali saya katakan, jika Pak Jusuf Kalla menyampaikan itu, dan disampaikannya dalam forum suatu partai,” ungkap Ade Irfan Pulungan, Sabtu (13/2).

“Sepertinya dia (eks Wapres JK, red) ingin memanas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut,” ujar Ade Irfan lagi.

Baca Juga  Pengamat: Nasib Gatot Nurmantyo Bisa seperti Kivlan Zen Dan Ruslan Buton

Tenaga Ahli KSP ini menyebut mantan Wapres Jusuf Kalla perlu membedakan antara kritik dan hujatan.

Ade Pulungan ini juga mempertanyakan cara berpikir Jusuf Kalla yang sudah dua kali menjabat sebagai Wapres RI ini.

“Pertama kan harus bisa bedakan antara kritik dan hujatan, caci maki, mana yang dikatakan kritik mana yang dikatakan caci maki. Itu yang harus dipahami oleh Pak JK,” jelas Irfan.

Baca Juga  Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Masih Terkendali, Pengamat: Pembohongan Publik

“Saya kira dia sebagai tokoh masyarakat, tokoh publik. Kalau dia mempertanyakan tentang itu, justru saya mempertanyakan tentang logika berfikir dia. Mengapa dia malah menyatakan statement itu,” kata Irfan lagi seperti dilansir detikcom.

Baca Juga: Tanggapi Laporan Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin, Menag: Jangan Mudah Beri Label Radikal

Tenaga Ahli KSP ini menuturkan kebebasan dalam memberikan pendapat diatur dalam undang-undang.

Baca Juga  SBY dan AHY Diminta Tak Anggap Remeh Moeldoko, Pengamat: Manuver KSP Seperti Main Catur

Namun pegawai KSP ini menyebut kritik atau pendapat yang disampaikan disertai hujatan dan memenuhi unsur pidana, maka aparat dapat bertindak.

Sebelumnya, Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla memberikan sindiran atas permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat memberikan kritik keras kepada pemerintah.

Hal ini disampaikan Jusuf Kalla saat diskusi virtual bertema: “Mimbar Demokrasi Kebangsaan” dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021).

Baca Juga  Sindir Rocky Gerung, Ali Ngabalin: Dia Jadi Dungu dan Tolol

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengingatkan PKS sebagai partai oposisi untuk melakukan kritik kepada pemerintah.

“Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata Jusuf Kalla.

Baca Juga: PPP: Ade Irfan Pulungan Sekadar Mengingatkan Jusuf Kalla

Diingatkan JK, indeks demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun menurut The Economist Intelligence Unit (EIU).

Baca Juga  Kemendikbud Minta Mahasiswa Tak Demo Omnibus Law, Aliansi Akademisi Melawan

“Tentu ini bukan demokrasinya yang menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” ujarnya.

Menurutnya, ada hal-hal obyektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi.

Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Masalah utama dalam demokrasi itu disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Sehingga demokrasi tidak berjalan dengan baik.

Baca Juga  Demo Omnibus Law Rusuh, KSP: Setiap Kekerasan akan Ditindak

“Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa? Menjadi bupati dan calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal. Maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi,” katanya.

“Di situlah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” jelas Jusuf Kalla lagi.

Baca Juga: AHY Bisa Jadi Kuda Hitam Pilpres 2024, Asal…

Sumber: pojoksatu.id

Tinggalkan Balasan