Abdul Kadir Karding: KAMI Koalisi Orang-orang Kalah Pilpres

  • Bagikan
Abdul Kadir Karding
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 01 Abdul Kadir Karding. (Foto: Istimewa)

IDTODAY NEWS – Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan koalisi orang-orang yang kalah pada Pilpres 2019 lalu. Sebab, deklaratornya sebagian besar orang-orang yang berada di pihak lawan pemerintah terpilih.

“Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu,” ujar Karding kepada wartawan, Selasa (18/8).

Baca Juga  Enam Orang Terluka Karena Demo Tolak UU Ciptaker, BEM UPH: Kita Kecam Tindakan Represif!

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam KAMI di antaranya, Din Syamsuddin, Refly Harun, Rocky Gerung, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Umum FPI Sobri Lubis, Said Didu, dan lain-lain.

Karding menilai, KAMI sebagai lanjutan kekecewaan para tokoh ini karena jagoannya saat Pilpres lalu kalah.

Menurutnya, dilihat dari sisi demokrasi langkah tersebut dinilai tidak menjalankan demokrasi secara tepat.

“Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif,” kata Karding.

Baca Juga  Pertamina Butuh Gagasan Besar, Bukan Omong Besar, Pemerintah Jangan Sungkan Pecat Ahok

Kritik dengan Solusi

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, koalisi ini seperti bertujuan menjadi oposisi pemerintah. Menurut Karding, sebaiknya jika melakukan kritik sebaiknya dibangun dengan solusi konkret.

Dia menuturkan, lebih penting bagaimana semua pihak bergotong royong membantu menyelesaikan masalah penderitaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Karena pandemi ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan. Kalau ada yang melakukan kritik dan sebagainya, mestinya dibangun dengan solusi-solusi konkret,” kata dia.

Baca Juga  PAN Tolak Revisi UU Pemilu, Zulhas Berkilah Tak Ada Kaitan dengan Jokowi

Namun, Karding mengatakan, di negara demokrasi hal deklarasi seperti ini tidak dilarang. Namun, lebih bijak jika pendapat atau kritik terhadap pemerintah disampaikan dengan solusi konkret.

“Harapan saya adalah pendapat atau kritik yang dilakukan mestinya harus dibarengi oleh solusi-solusi konkret, sehingga itu menyehatkan negara kita, menyehatkan demokrasi kita,” ucapnya.

Sumber: merdeka.com

  • Bagikan