Abdul Kadir Karding: KAMI Koalisi Orang-orang Kalah Pilpres

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 01 Abdul Kadir Karding. (Foto: Istimewa)

IDTODAY NEWS – Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan koalisi orang-orang yang kalah pada Pilpres 2019 lalu. Sebab, deklaratornya sebagian besar orang-orang yang berada di pihak lawan pemerintah terpilih.

“Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu,” ujar Karding kepada wartawan, Selasa (18/8).

Baca Juga  Amien Rais Kasih Kode Bicara Partai Baru, Netizen: Nggak Sabar Nungguinnya

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam KAMI di antaranya, Din Syamsuddin, Refly Harun, Rocky Gerung, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Umum FPI Sobri Lubis, Said Didu, dan lain-lain.

Karding menilai, KAMI sebagai lanjutan kekecewaan para tokoh ini karena jagoannya saat Pilpres lalu kalah.

Menurutnya, dilihat dari sisi demokrasi langkah tersebut dinilai tidak menjalankan demokrasi secara tepat.

Baca Juga  Innalillahi…, Anggota DPR RI Ali Taher Pasasong Meninggal

“Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif,” kata Karding.

Kritik dengan Solusi

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, koalisi ini seperti bertujuan menjadi oposisi pemerintah. Menurut Karding, sebaiknya jika melakukan kritik sebaiknya dibangun dengan solusi konkret.

Dia menuturkan, lebih penting bagaimana semua pihak bergotong royong membantu menyelesaikan masalah penderitaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga  Mahfud Mau Mekarkan Lagi Papua, Pigai: Belajar Dulu Deh Ke Bu Mega

“Karena pandemi ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan. Kalau ada yang melakukan kritik dan sebagainya, mestinya dibangun dengan solusi-solusi konkret,” kata dia.

Namun, Karding mengatakan, di negara demokrasi hal deklarasi seperti ini tidak dilarang. Namun, lebih bijak jika pendapat atau kritik terhadap pemerintah disampaikan dengan solusi konkret.

“Harapan saya adalah pendapat atau kritik yang dilakukan mestinya harus dibarengi oleh solusi-solusi konkret, sehingga itu menyehatkan negara kita, menyehatkan demokrasi kita,” ucapnya.

Baca Juga  KAMI Tegas! Jokowi Bisa Melanggar Undang-Undang Dasar

Sumber: merdeka.com

Follow Berita dari IDTODAY.CO di Google News

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *