Abdul Kadir Karding
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 01 Abdul Kadir Karding. (Foto: Istimewa)

Abdul Kadir Karding: KAMI Koalisi Orang-orang Kalah Pilpres

IDTODAY NEWS – Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan koalisi orang-orang yang kalah pada Pilpres 2019 lalu. Sebab, deklaratornya sebagian besar orang-orang yang berada di pihak lawan pemerintah terpilih.

“Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu,” ujar Karding kepada wartawan, Selasa (18/8).

Baca Juga  Dituding Tunggangi Demo Buruh, KAMI: Alhamdulillah Semakin Banyak Fitnah

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam KAMI di antaranya, Din Syamsuddin, Refly Harun, Rocky Gerung, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Umum FPI Sobri Lubis, Said Didu, dan lain-lain.

Karding menilai, KAMI sebagai lanjutan kekecewaan para tokoh ini karena jagoannya saat Pilpres lalu kalah.

Menurutnya, dilihat dari sisi demokrasi langkah tersebut dinilai tidak menjalankan demokrasi secara tepat.

“Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif,” kata Karding.

Baca Juga  Deklarator KAMI: KITA Terjebak Retorik Kekuasaan, Dikira Kita Musuh

Kritik dengan Solusi

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, koalisi ini seperti bertujuan menjadi oposisi pemerintah. Menurut Karding, sebaiknya jika melakukan kritik sebaiknya dibangun dengan solusi konkret.

Dia menuturkan, lebih penting bagaimana semua pihak bergotong royong membantu menyelesaikan masalah penderitaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Karena pandemi ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan. Kalau ada yang melakukan kritik dan sebagainya, mestinya dibangun dengan solusi-solusi konkret,” kata dia.

Baca Juga  KAMI Se-Jawa Bersuara, Sebut Maklumat Kapolri soal FPI Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Namun, Karding mengatakan, di negara demokrasi hal deklarasi seperti ini tidak dilarang. Namun, lebih bijak jika pendapat atau kritik terhadap pemerintah disampaikan dengan solusi konkret.

“Harapan saya adalah pendapat atau kritik yang dilakukan mestinya harus dibarengi oleh solusi-solusi konkret, sehingga itu menyehatkan negara kita, menyehatkan demokrasi kita,” ucapnya.

Sumber: merdeka.com

Tinggalkan Balasan