Ada Puan Maharani, Peluang Gibran Diusung PDIP di Pilpres 2024 Hampir Nol Persen

Ada Puan Maharani, Peluang Gibran Diusung PDIP di Pilpres 2024 Hampir Nol Persen
Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: fajar.co.id)

IDTODAY NEWS – Pengamat politik Zaenal Muttaqin menilai, Wali Kota Solo Terpilih Gibran Rakabuming Raka sangat sulit untuk maju sebagai cawapres atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang.

Pasalnya, kata Zaenal, PDI Perjuangan memiliki Puan Maharani yang tidak lain adalah anak Megawati Soekarnoputri.

Bacaan Lainnya

“Partai juga punya potensi menjegal, karena di PDIP ada Puan untuk maju (sebagai capres). Nggak mungkin buka karpet untuk Gibran, masih ada Puan,” ujarnya dihubungi PojokSatu.id, di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Karena itu, ia menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memaksakan diri PDIP untuk mengusung Gibran di Pilpres 2024.

Sebab, berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyebutkan, usia minimal 40 tahun sebagai salah satu syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka lahir pada 1 Oktober 1987 alias berusia 33 tahun saat ini.

Baca Juga: Soal Megawati Dua Kali Kecolongan, Demokrat Minta Jangan Ada yang Adu Domba SBY dan Megawati

Baca Juga  Rizal Ramli Diminta Hakim MK Tegas jadi Capres 2024 atau Tidak

Sehingga, pada tahun 2024, usia Gibran baru sekitar 37 tahun.

“Kalau sesuai Undang-Undang Pemilu yang lama, Gibran tetap enggak bisa maju, kecuali tahun 2022 ada pembahasan Undang-Undang Pemilu dan mengubah usia minimum pencalonan menjadi 35 tahun,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, tambah Deklarator Progres 98 itu, di tingkat kota juga sebenarnya Gibran belum layak dari segi pengalaman yang masih minim.

“Di tingkat kota aja belum layak karena pengalaman yang rendah. Bisa jadi menang karena partai dan ayahnya. Baiknya jangan memaksakan kehendak dan kepentingan pribadi,” tuturnya.

Menurut Zaenal, jika hal tersebut terus dilakukan, Gibran maju di Pilpres atau Pilkada DKI mendatang, maka pemerintahannya tidak akan optimal.

“Selain soal UU, kalaupun dipaksakan sangat rancu dan tidak bertanggungjawab,” tandasnya.

Baca Juga: Syahrial Nasution: Kepemimpinan AHY Bukan Untuk Masa Lalu, Apalagi Cerita Hantu

Sumber: fajar.co.id

Pos terkait