Aktivitas Pemerintahan di Intan Jaya Papua Tak Jalan, Keberadaan Para Pegawainya Tidak Diketahui
IDTODAY NEWS – Hingga awal Februari 2021, aktivitas pemerintahan yang berada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, tak berjalan.
Hanya puskesmas yang tetap beroperasi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Demikian diungkapkan oleh Kapolres Intan Jaya, Papua, AKB I Wayan G Antara. Ia mengatakan, semua instansi di lingkup Pemda Kabupaten Intan Jaya tidak membuka kantornya hingga bulan ini.
Ia menambahkan, tidak terlihat pula keberadaan aparatur sipil negara (ASN) dari instansi-instansi tersebut di Sugapa, ibu Kota Intan Jaya.
Adapun pelayanan publik yang tetap berjalan selain di puskesmas, yakni sejumlah SMA serta SMP setempat.
Menurut Wayan, sekolah-sekolah itu tetap dibuka karena pelaksanaan kegiatan belajar secara daring terkendala fasilitas jaringan telekomunikasi.
“Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Padahal, masyarakat telah meminta kehadiran Pemda saat bertemu dengan Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya pada Oktober tahun lalu,” kata Wayan saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (7/2/2021), seperti dikutip dari Kompas.id.
Wayan menuturkan, ketiadaan Pemda setempat menyebabkan pihak kepolisian dan TNI tak bisa bersinergi ketika terjadi permasalahan di tengah masyarakat.
Selain itu, Wayan mengaku tidak mengetahui keberadaan para pegawai pemda Intan Jaya hingga kini. Ada kemungkinan mereka mengungsi.
“Kami tidak mengetahui keberadaan para pegawai hingga kini. Kemungkinan mereka berada di Kabupaten Nabire. Harapannya agar aktivitas pemerintahan kembali berjalan normal, ” ucap Wayan.
Lebih lanjut, Wayan menuturkan, Polres Intan Jaya masih menelusuri kebenaran informasi adanya warga yang mengungsi demi menghindari konflik antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Pimpinan perwakilan gereja katolik di Intan Jaya, Pastor Yustinus Rahangiar, mengaku mendapatkan informasi dari salah satu pastor terkait adanya warga yang mengungsi di Kampung Ndugusiga ke rumah kerabatnya.
Hal ini untuk menghindari konflik antara pihak keamanan dan kelompok bersenjata. Ia pun berpendapat, pelayanan publik di Intan Jaya terkendala karena kondisi keamanan yang tidak kondusif. Pelayanan pendidikan dan pemerintahan tidak berjalan baik.
“Aktivitas masyarakat di pasar tradisional dan di Sugapa ibu kota Intan Jaya tetap berjalan. Namun, aktivitas warga di daerah perkampungan tidak berjalan normal karena gangguan keamanan yang tidak berhenti selama beberapa tahun terakhir,” tutur Yustinus.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Intan Jaya Belkius Kelly Kabak mengaku, pihaknya belum dapat memberikan informasi karena masih menunggu koordinasi dengan bupati.
“Aktivitas pemerintahan di Intan Jaya tidak berjalan karena faktor keamanan. Kami sesuaikan dengan kondisi situasional saat ini, ” tutur Belkius.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Sabar Iwanggin menilai, seharusnya aktivitas pemerintahan tidak boleh terhenti karena masih terdapat pihak keamanan di Intan Jaya.
“Ombudsman Papua akan menerjunkan tim ke sana sesuai dengan instuksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kami akan melihat langsung situasi pelayanan publik di Intan Jaya, ” tutur Sabar.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Penanganan Covid-19 Selesai Dalam Waktu 1,5 Tahun
Sumber: kompas.tv
