Anggota DPR Ingatkan Jokowi Uji Klinis Vaksin Covid-19, Harus Transparan! Kalau Tidak..
IDTODAY NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan Presiden Jokowi menjaga independensi BPOM dalam proses review hasil uji klinis vaksin Covid 19 tahap ketiga.
Sebab, beberapa hari lalu Jokowi kembali mendatangkan 3 juta vaksin virus Corona atau Covid-19 pada tahap II.
Demikian disampaikan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id, Sabtu (2/1/2020).
“Kedatangan 3 juta dosis vaksin Sinovac dan pemesanan vaksin AstraZeneca & Novavax tidak boleh menjadi tekanan pada BPOM dalam proses review atas hasil uji klinis tahap ketiga, BPOM harus tetap bekerja secara independen dan transparan,” ujarnya.
Menurut Netty, jaminan independensi BPOM merupakan syarat mutlak guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi.
“Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan silang pendapat yang menimbulkan keraguan publik.
Oleh karena itu, Pemerintah harus mengumumkan hasil uji klinis vaksin secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran.
“Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut,” kata legasilator dapil Jawa Barat (Jabar).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus memastikan terpenuhinya kebutuhan vaksin sejumlah 426 juta dosis di tengah perburuan negara-negara di dunia untuk mendapatkannya.
“Pemerintah harus memiliki kebijakan lobi dan intervensi kuat di dunia internasional agar Indonesia diperhitungkan dan kebutuhan vaksin kita terpenuhi” kata Netty.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan kualitas vaksin dibeli meskipun didesak oleh kebutuhan akan jumlah vaksin yang besar dan harus berlomba dengan negara-negara lain.
“Jangan sampai pemerintah mengabaikan kualitas, tingkat efikasi dan kehalalan vaksin,” tutur anak buah Ahmad Syaikhu itu.
“Kita mendatangkan vaksin bukan dengan prinsip sekadar memenuhi kuota, tapi untuk memastikan imunitas rakyat terhadap virus Covid-19, apalagi sekarang sudah muncul mutasi baru virus Corona,” sambungnya.
Kemudian, Tambah Netty, hal lain yang harus diperhatikan pemerintah adalah proses vaksinasi berjalan sesuai dengan SOP, teliti dan penuh perencanaan.
“Vaksinasi harus dilakukan setelah semua prosedur dipenuhi, baik dari aspek produk vaksin itu sendiri maupun kebutuhan pendukungnya,” terangnya.
“Pemerintah tidak boleh tergesa-gesa justru dapat berdampak buruk di kemudian harinya. Kita tidak ingin ada kejadian ikutan pascaimunisasi tidak diperhitungkan sebelumnya,” tandas Netty.
Baca Juga: Kritik Pembubaran FPI, Rocky Gerung: Organisasi Itu Hak Dasar, Tidak Bisa Dibubarkan
Sumber: pojoksatu.id
