Angkat Suara Terkait Pernyataan JK, Yusril: Bongkar Pasang Konsep Enggak Selesai-selesai

Angkat Suara Terkait Pernyataan JK, Yusril: Bongkar Pasang Konsep Enggak Selesai-selesai
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.(Foto: fajar.co.id)

IDTODAY NEWS – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, angkat suara terkait pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut demokrasi Indonesia terancam.

Bagian pernyataan JK yang dikritisi Yusril ialah, “Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh.”

Bacaan Lainnya

Penggalan kata yang disampaikan JK itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara PKS secara virtual pada Jumat (13/2) kemarin.

Yusril menanyakan kepada JK, konsep demokrasi bagaimana yang harusnya diterapkan negara di Indonesia ini. Sebab, demokrasi yang kebablasan akan membawa Indonesia runtuh.

“Persoalan mendasarnya adalah, demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan. Dari dulu kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi kita. Bongkar pasang konsep enggak selesai-selesai,” kata Yusril dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/2/2021).

Ketua Umum PBB itu juga menyatakan, sistem dan perincian pelaksanaan pemilu lima tahun sekali sifatnya bongkar pasang. Begitu juga sistem kepartaian.

Baca Juga: Komunitas Anak Muhammadiyah Desak GAR ITB Cabut Laporan Dan Minta Maaf Pada Din Syamsuddin

Baca Juga  Andi Arief: Jokowi Belum Punya Legasi Besar Tentang Demokrasi Dan Kemakmuran

“Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang enggak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus,” kata Yusril.

Oleh karena itu, Yusril menilai konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan. Tujuannya cuma satu, yaitu melanggengkan kekuasaannya sendiri.

“Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir. Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru, kekuatan uang dan modal,” jelas Yusril.

Yusril menanyakan kepada JK, apakah demokrasi seperti itu yang mau dijalankan.

Yusril menganggap demokrasi berdasarkan kekuatan uang justru kini mengancam. Apabila tidak dijalankan pemerintah, maka bisa saja akan terjatuh. Tetapi, jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh.

Baca Juga: Tidak Segalak Saat Jadi Capres, Andi Yusran: Prabowo Berubah Profil Sejak Masuk Kekuasaan

Sumber: fajar.co.id

Pos terkait