Anies: Kalau di Wilayah Publik Kupingnya Nggak Boleh Tipis, Harus Siap Dikritik
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/2/2020)/KOMPAS.com/NURSITA SARI

Anies: Kalau di Wilayah Publik Kupingnya Nggak Boleh Tipis, Harus Siap Dikritik

IDTODAY NEWS – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi polemik kritik yang tengah ramai menjadi perbincangan hangat masyarakat.

Menurut dia, pejabat pemerintahan sebagai wilayah publik seharusnya tidak mempermasalahkan adanya kritik masyarakat.

“Kalau berada di wilayah publik maka kupungnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja,” katanya dalam siaran live Youtube acara HUT Ke-13 tvOne, Senin (15/2/2021).

“Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik diungkapkan secara kasar itu ekspresi kemampuan dia (pengkritik) dalam mengungkapkan,” sambungnya.

Baca Juga  Puluhan Tahun Di Jakarta, Wagub DKI Baru Dengar Ada Tunawisma Di Sudirman-Thamrin

Baca Juga: Din Syamsuddin Dituding Radikal, Ketum MUI: Itu Keterlaluan

Sebagai Gubernur DKI, Anies menganggap kritik sebagai ungkapan pendapat rakyat yang menjadi harapan untuk pemerintahan lebih baik.

Dia pun menyadari bahwa pendapat masyarakat ada yang mendukung maupun tidak mendukung pemerintah. Bahkan ada pula kritik dengan kata-kata kasar hingga caci maki.

“Makin kasar kata-katanya itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan buat saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan, jangan tempatkan sebagai masalah pribadi,” ujarnya.

Baca Juga  Menakar Peluang Anies Baswedan Melaju di Pilpres 2024

“Ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan,” imbuh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anies lantas kembali menegaskan bahwa kritik merupakan proses demokrasi dalam bernegara dan sudah ada sejak dulu.

“Kritik itu bukan hal baru. Kalau berada di wilayah publik maka dia harus siap untuk menjadi kotak pos kritik dari siapa pun,” paparnya.

Baca Juga  Jakarta Banjir, Djarot: Pak Anies harus Kita Bantu karena Kerja Tiga Tahun Belum Kelihatan

Seperti diketahui, polemik kritik ini berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah.

Namun, pernyataan Jokowi tersebut rupanya mendapat reaksi negatif dari sejumlah masyarakat. Pasalnya, masyarakat justru takut dipolisikan saat memberi kritik kepada pemerintah.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan ikut menanggapi pernyataan Jokowi dan menanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Baca Juga  Penjaga Makam dan Penggali Kubur TPU Pondok Ranggon Kaget, Ada yang Datang Malam-malam

Baca Juga: Bisikan Asma Allah Raider TNI di Tengah Darah dan Hujan Peluru OPM

Sumber: kompas.tv

Tinggalkan Balasan