Anwar Abbas: Pancasila dan UUD 1945 Falsafah Bangsa

Anwar Abbas: Pancasila dan UUD 1945 Falsafah Bangsa
Kita Telah Sepakat Pancasila dan UUD 1945 sebagai Falsafah Bangsa | Suara Muhammadiyah(Foto: republika.co.id)

IDTODAY NEWS – Melihat besarnya masukan serta harapan dari internal Muhammadiyah, khususnya warga Persyarikatan terhadap pengelolaan potensi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Forum Guru Besar Muhammadiyah (FGBM) bersama UHAMKA menginisiasi terselenggaranya webinar yang membahas masalah ekonomi dan perbankan Syariah pada Selasa, 29 Desember 2020.

Bacaan Lainnya

Acara tersebut bertujuan untuk mencari jalan keluar dalam upaya penguatan ekonomi Pesyarikatan Muhammadiyah yang sesungguhnya disangga penuh oleh seluruh Amal Usahanya di berbagai bidang.

Dalam paparannya, Anwar Abbas selaku Ketua PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Muhammadiyah telah menyatakan sikap dan jati dirinya, kaitannya dengan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muktamar pada saat itu memutuskan bahwa Muhammadiyah melihat Indonesia sebagai negeri yang telah kesepakatan (disepakati bersama) berdasarkan konsensus.

“Kita semua sudah sepakat bahwa Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah bangsa,” ujarnya.

Dari kesepakatan ini sesungguhnya kita memiliki modal sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kuat untuk menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga  PGI Minta Presiden Jokowi Dapat Menahan Diberlakukannya UU Cipta Kerja

Tinggal tugas kita adalah bagaimana merealisasikan dan membuktikannya dalam konsensus yang telah disepakati bersama (Pancasila dan UUD 1945).

Artinya bahwa semua kebijakan harus mengacu dan berdasar kepada konsensus tersebut. Tidak boleh bertentangan.

Di dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tugas negara yang didelegasikan kepada pemerintah yaitu melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyatnya.

Yang menjadi pertanyaan, apakah negara melalui pemerintah sudah melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyatnya.

“Semuanya sudah dilakukan oleh negara, mulai dari melindungi, mencerdaskan, hingga mensejahterakan rakyatnya. Namun hanya untuk rakyat yang ada dilapisan atas,” tegasnya.

Baca Juga: Sudah Diperbolehkan, HNW Minta Mahfud MD Tak Lagi Ganggu FPI Reborn

Sumber: republika.co.id

Pos terkait