Jokowi
Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. (Foto: Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden)

ASEAN Parliamentarians for Human Rights Minta Jokowi Batalkan Omnibus Law

IDTODAY NEWS – Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Salah satunya, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang ikut menyampaikan sikap terhadap UU Sapu Jagat ini.

“APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU ini,” kata Ketua APHR yang juga anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resmi yang diterima Tempo di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.

Baca Juga  Irjen Wahyu Widada Layak Dipertimbangkan Presiden Sebagai Kapolri, Ini Deretan Alasannya

Omnibus Law ini sebelumnya sudah disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Rabu, 14 Oktober 2020, UU ini sudah diserahkan DPR ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera diteken.

Charles kemudian menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law ini jelas yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup. “UU ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportunisme semata,” kata dia.

Baca Juga  Cara Rizal Ramli Mancing Ular Dan Kesadaran Intelektual

Sehingga, Charles meminta Jokowi menyusun Rancangan UU baru yang memenuhi kewajiban HAM di Indonesia. Ia meminta UU baru ini pun disusun bersama serikat-serikat buruh dan masyarakat sipil. “Sementara itu, ia (Jokowi) menjamin keamanan para pengunjuk rasa damai,” kata Charles.

Ini bukanlah pernyataan sikap dunia internasional pertama atas Omnibus Law. Sebelumnya, sekumpulan investor global, ikut menyuarakan kekhawatiran mengenai isi UU Cipta Kerja.

Baca Juga  Dosen USU Kirim CV Jadi Menteri Jokowi, Anggota DPR: Nanti Malah Buat Muak yang Baca

Mereka antara lain Aviva Investors, Legal & General Investment Management, manajer aset yang berbasis di Belanda Robeco, serta manajer aset terbesar di Jepang Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Secara keseluruhan mereka adalah 35 investor global dengan total aset kelolaan mencapai US$4,1 triliun.

“Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari tindakan perlindungan Lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law untuk menciptakan pekerjaan,” ujar Senior Engagement Specialist Robeco, Peter van der Werf, perwakilan komunitas investor tersebut.

Baca Juga  Airlangga: Terus Waspada Agar Tidak Terjadi Gelombang-gelombang Covid-19 Berikutnya

Sumber: tempo.co

Tinggalkan Balasan