Gatot Nurmantyo diapit Rochmad Wahab (kiri) dan Din Syamsuddin yang didaulat menjadi Presidium KAMI. Foto/dok.SINDOnews
Gatot Nurmantyo diapit Rochmad Wahab (kiri) dan Din Syamsuddin yang didaulat menjadi Presidium KAMI. Foto/dok.SINDOnews

Atas Nama Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo Ingatkan Jokowi

IDTODAY NEWS – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mendunda atau membatalkan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Seruan itu disampaikan Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, KH Rochmat Wahab dan Prof M Din Syamsuddin selaku Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI).

“KAMI meminta kepada KPU dan pemerintah untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan Pilkada tersebut,” ujar Gatot dalam keterangn tertulisnya, Minggu (20/9/2020).

Baca Juga  PKS Yakin Publik Sudah Cerdas Meski Ramai Pejabat Negara Turun Gunung Di Pilkada Solo Dan Medan

Menurutnya, sebaiknya penundaan itu dilakukan sampai Indonesia benar-benar aman dari pandemi Covid-19.

“Sampai dengan batas waktu yang aman bagi rakyat Indonesia,” sambungnya.

KAMI juga mengingatkan KPU dan pemerintah memiliki rasa keprihatinan (sense of crisis) terhadap pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air.

Sebab, virus pemicu pandemi global itu hingga kini masih terus menjalar dan menimbulkan korban yang makin banyak.

Baca Juga  Jenderal Gatot Nurmantyo: Tunggu Saja Apa yang Akan Mereka Lakukan

Gatot menyebut, pembatalan atau penndaan itu sejalan dengan pikiran KAMI.

“Bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan rakyat dari pada hal lain, baik pemberian stimulus ekonomi maupun program politik,” tegas Gatot.

KAMI juga menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu KAMI meminta kepada semua pihak khususnya pemerintah bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19.

Baca Juga  KAMI Persilakan Pendukung Ikut Aksi 1310 Yang Digelar ANAK NKRI

“Baik dalam perkataan maupun perbuatan nyata, serta menaati amanat konstitusi,” ujarnya.

Mantan Panglima TNI ini menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berpotensi mendorong laju pandemi.

Jika dipaksakan, kata dia, maka akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut.

“Dan melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang pernah menyatakan akan mengutamakan kesehatan dari pada ekonomi,” tandasnya.

Sumber: pojoksatu

Tinggalkan Balasan