Bawaslu Wanti-wanti KPU Agar Aplikasi SIREKAP Tidak Seperti SITUNG

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin/RMOL
Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin/RMOL

IDTODAY NEWS – Tahapan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 direncanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau disingkat SIREKAP.

Usai mengikuti acara uji coba penggunaan aplikasi SIREKAP yang digelar hari ini, anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menyampaikan sejumlah masukan kepada KPU mengenai hal ini.

Bacaan Lainnya

Afif meminta KPU untuk memastikan penggunaan aplikasi SIREKAP dalam pilkada nanti tidak menimbulkan sejumlah masalah seperti yang pernah terjadi pada 2019 lalu yang menggunakan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara).

“Dugaan saya (SIREKAP) masih jadi mekanisme kontrol seperti SITUNG. Jadi pendokumentasian (hasil suara) lebih cepat,” ujar Afif saat ditemui, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).

Dari situ, Afif memandang aplikasi SIREKAP hanya menjadi satu sistem informasi yang bisa dilihat oleh masyarakat, seperti halnya SITUNG.

Namun, dalam implementasinya nanti, menurut Afif, proses itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi KPU di daerah. Karena proses rekap di TPS akan memakan waktu dan akan menjadi beban baru bagi KPPS.

Baca Juga  Pilkada 2020, Bawaslu Terbitkan 111 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

“Kedua situasi ini dilakukan di saat pandemi (Covid-19), kita diharapkan enggak lama-lama kumpul, enggak terlalu capek, meskipun penambahan waktu di TPS menghasilkan sesuatu yang jadi alat kontrol kita,” tuturnya.

Kendati begitu, Afif mengaku mendukung rencana penggunaan aplikasi SIREKAP oleh KPU. Tapi Bawaslu mengharapkan KPU membuat persiapan yang matang dari segi teknis untuk agar para petugas KPPS dan TPS nanti bisa bekerja dengan baik.

“Satu soal waktu, kedua soal SDM. Teman-teman KPU punya tugas untuk meyakinkan dan memastikan jajarannya melek teknologi. Ketiga soal standar handphone yang dipakai meskipun bisa dipenuhi oleh salah satu dari anggota KPPS,” ungkapnya.

“Kemudian keempat adalah soal regulasi. Artinya kalau (SIREKAP) dianggap sebagai kecepatan dan kontrol publik, oke. Tapi urusan official masih manual, kita lihat PKPU terkait dengan rekap sistemnya seperti apa. Tapi semangatnya seperti SITUNG,” demikian Mochammad Afifuddin.

Sumber: rmol.id

Pos terkait