IDTODAY NEWS – Gaya berbeda juga ditampilkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar diketahui menjenguk langsung para demonstran yang diamankan yang diamankan di Mapolrestabes Semarang. Ada pelajar juga yang diamankan dan mengaku tidak paham untuk apa mereka ikut demo yang berujung ricuh itu.
Ganjar datang ke Mapolrestabes Semarang sekitar pukul 22.00 WIB, Rabu (8/10). Beberapa orang yang diamankan lesehan di lantai dan halaman belakang menunggu diperiksa. Ganjar menghampiri dan berbincang dengan mereka.
Ia bertanya kepada seorang pemuda yang duduk di halaman belakang dan ternyata masih pelajar. Pemuda lain di sekitarnya ternyata juga masih SMK dan SMA.
“Saya masih SMK, Pak,” ujar seorang pemuda saat ditanya Ganjar di Maporestabes Semarang, Rabu (7/10/2020) malam.
“Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa,” ujarnya.
Semua pelajar yang ditanya Ganjar mengaku tidak tahu dengan isi UU yang mereka tentang dalam demo. Bahkan ada yang mengaku hanya ikut-ikutan saja karena melihat ada demo.
“Saya habis UTS melipir ndilalah saja pak. UTS-nya dari rumah,” ujar siswa lainnya.
Ganjar kemudian beranjak dan menanyai pendemo yang ternyata buruh. Mereka tidak menyangka unjuk rasa menjadi keributan. Selain itu buruh tersebut juga baru tahu isi UU Cipta Kerja dari kiriman rekan-rekannya.
“Ya saya hanya baca dari share-share-an teman,” kata salah satu buruh.
Ganjar juga sempat berbincang dengan buruh soal kondisi ketenagakerjaan karena ada yang terdampak pandemi sehingga pendapatan berkurang.
Usai menjenguk para pendemo, Ganjar mengatakan cukup menyayangkan banyak anak-anak SMA dan SMK yang hanya ikut-ikutan dalam aksi unjuk rasa berujung ricuh di Jalan Pahlawan Semarang. Bahkan Ganjar mendapat informasi mereka ada pemberitahuan via whastapp grup sehingga datang.
“Anak-anak rupanya dapat pesan dari WA grup, pesan berantai, dia terpancing, sayang, lah. Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar, karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggungjawab Provinsi, sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas,” kata Ganjar.
Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Dia juga siap memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Menko Polhukam, Mahfud Md.
“Ya, kan mereka ingin kita mengirim surat. Jadi dulu dua kali aksi dari teman-teman serikat buruh dan pekerja, mereka juga sudah meminta Pemprov mengirim surat ke Presiden. Waktu itu saya juga sudah menyampaikan aspirasi itu secara tertulis kepada Presiden, lalu mereka ingin setelah UU Cipta kerja ini disahkan DPR, Pemprov Jawa Timur menyampaikan kembali aspirasi mereka,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Jumat (9/10/2020) saat membeberkan pertemuan dengan perwakilan buruh di Gedung Negara Grahadi, Kamis malam.
Dalam pertemuan dengan perwakilan buruh itu, Khofifah mengatakan pihaknya sebelumnya sudah mengirim surat ke Presiden. Namun, perwakilan buruh tetap meminta gubernur untuk kembali mengirim surat lagi setelah disahkan UU Cipta Kerja tersebut. Sebab, surat yang dikirimkan dulu sebelum Omnibus Law disahkan.
“Naskah dan redaksi yang kita siapkan untuk kepresidenan mereka setuju. Kemudian mereka paraf, memang itu aspirasi yang mereka inginkan. Lalu tadi malam juga sudah langsung disiapkan surat itu,” imbuhnya.
Mantan Mensos RI ini kemudian membeberkan perwakilan buruh juga meminta agar segera difasilitasi untuk dialog dengan Menkopolhukam RI, Mahfud MD. Terkait dengan permintaan tersebut, Khofifah sempat mengatakan UU Cipta Kerja itu dari Menko Perekonomian.
“Apakah materi terkait dengan substansi UU Cipta Kerja ini teman-teman sudah terkonfirmasi? Kan draf ini pasti mengalami berbagai dinamika perubahan dan pasti aspirasi yang sudah berkembang juga sudah terangkum dalam UU Cipta Kerja itu. Kalau ada yang belum jelas dan perlu dilakukan dialog, monggo kepada siapa? mereka minta kepada Pak Menkopolhukam,” kata Khofifah.
Selain itu, Khofifah juga mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo, meminta UU Cipta Kerja ditangguhkan. Selain ditujukan kepada Presiden Jokowi, surat juga ditujukan kepada Mendagri.
“Bersama ini disampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili masyarakat pekerja buruh, mengajukan permohonan kepada Bapak untuk berkenan mempertimbangkan penangguhan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law, yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah RI dengan DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. Demikian pemohonan kami, atas perkenan Bapak Presiden disampaikan terima kasih,” tulis Khofifah dalam surat yang dikirim, seperti yang dilihat detikcom, Jumat (9/10).
Sumber: detik.com
