Bencana Alam, Ketua MPR: Evakuasi Aman Disesuaikan Protokol Kesehatan

Bencana Alam, Ketua MPR: Evakuasi Aman Disesuaikan Protokol Kesehatan
Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: ANTARA/HO-mpr.go.id/pri.)

IDTODAY NEWS – Protokol kesehatan diminta patut diperhatikan saat mengevakuasi korban bencana alam. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, musibah bencana alam di tanah air yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian materiil.

“Tahun 2021 baru memasuki pertengahan bulan Januari, namun sudah banyak terjadi bencana alam di Indonesia. Untuk itu, saya mengimbau agar kita semua tetap waspada. BNPB mencatat, ada 136 bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang periode 1-16 Januari 2021. Dari 136 bencana alam itu, sudah merenggut setidaknya 80 korban jiwa dan 858 orang luka-luka,” ujarnya di Jakarta, Minggu (17/1/21).

Bacaan Lainnya

Dia mengatakan, bencana alam terbanyak yang terjadi adalah banjir sebanyak 95 kejadian, tanah longsor 25 kejadian, puting beliung 12 kejadian, gempa bumi 2 kejadian dan gelombang pasang 2 kejadian. Akibat ratusan bencana alam itu, sebanyak 405.584 orang terdampak dan mengungsi.

“Belum lagi dua bencana besar berupa banjir di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan setidaknya 5 orang meninggal dan 112 ribu orang mengungsi. Serta, gempa berkekuatan 6,2 M mengguncang Sulawesi Barat yang menyebabkan 56 orang meninggal dunia dan 637 orang luka-luka,” kata dia. .

Baca Juga  Akui Beban Berat jika Pilkada 2024, KPU Usulkan Penyelenggaraan Pemilu Dipisah

Bambang meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melaksanakan proses evakuasi yang aman bagi warga yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Sekaligus menyiapkan tempat penampungan bagi warga, bantuan-bantuan yang dibutuhkan para korban bencana seperti tenda, selimut, obat-obatan, serta dapur umum dan MCK.

“Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan harus segera membangun posko kesehatan serta menyediakan tenaga medis yang mumpuni dalam menangani korban, baik korban banjir maupun korban gempa. Sehingga warga yang sakit maupun yang terluka dapat segera tertangani dengan baik,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kementerian Sosial juga harus segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan operasi tanggap darurat terkait penanganan gempa maupun banjir. Sekaligus memperkuat upaya pencegahan penanggulangan bencana di setiap daerah terutama di daerah yang berkategori risiko tinggi bencana. Sehingga, dampak bencana dapat diminimalisasi guna melindungi masyarakat dan meminimalisi kerugian serta kerusakan jika suatu hari bencana terjadi.

“Saya juga mendesak BNPB, BPBD dan TAGANA untuk dapat mengoptimalkan jumlah petugas dan relawan yang disebar ke daerah-daerah terdampak banjir maupun gempa, agar pelaksanaan penyelamatan serta pemberian bantuan kepada korban dapat dilaksanakan secara paripurna,” pungkasnya.

Baca Juga  Wakil Ketua MUI Sebut Abu Janda Terkesan Dipelihara Pemerintah dan Kepolisian, Ini Alasannya

Baca Juga: Utang Capai Rp 6.000 Triliun, Pemerintah Mau Berutang Rp 1.600 Triliun Lagi

Sumber: okezone.com

Pos terkait