Bertemu Jokowi, Aprindo Minta Relaksasi Pengembangan Swalayan

  • Bagikan
Roy Mandey
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018).(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)

IDTODAY NEWS – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta adanya relaksasi dalam syarat pengembangan usaha pasar swalayan kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Ketua Aprindo Roy Mandey saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (8/9/2021).

“Dalam kaitan operasional pasar swalayan atau ritel modern kami berharap adanya relaksasi terhadap berbagai peraturan yang saat ini masih menjadi kendala,” kata Roy usai bertemu Jokowi.

Baca Juga  Soal Nasib Pendidikan Nasional Di Masa Pandemi, Pengamat: Tidak Ada Terobosan Dari Nadiem Makarim

“Di antaranya kami sampaikan kepada presiden bahwa untuk pengembangan ritel modern atau pasar swalayan saat ini ada peraturan yang mengatur harus dengan waralaba,” kata dia.

Padahal, kata Roy, sistem waralaba atau franchise bukan merupakan pilihan investasi yang strategis pada masa pandemi Covid-19 ini, khususnya untuk waralaba yang bernilai signifikan seperti supermarket dan hipermarket atau departement store lainnya.

Baca Juga  Jokowi: 70 Persen Divaksin Insya Allah COVID-nya Setop

“Sangat sulit untuk mencari pewaralaba-nya. Artinya kalau kita harus memakai waralaba maka kita tidak bisa ekspansi, kita tidak bisa investasi,” kata dua.

Bahkan, menurut Roy, sistem perizinan berbasis risiko yang telah diresmikan penggunaannya oleh pemerintah juga tidak bisa menjadi solusi.

“Itu akan mengunci kami ketika kita mengajukan perizinan atau pengembangan usaha, pengembangan gerai harus dengan waralaba nah ini kita minta direlaksasi,” kata dia.

Baca Juga  Adhie Massardi Dikenalkan Islam "Rahmatan Lil Alamin" oleh Gus Dur

Selain itu, Aprindo menyampaikan keinginan agar sektor perdagangan ekonomi eceran atau ritel modern pasar swalayan dapat dijadikan sektor prioritas.

Sebab, hingga hari ritel modern harus terus beroperasi saat pembatasan di masa pandemi.

“Kami belum dapat kesempatan restrukturisasi kredit kemudian juga stimulus dan lain sebagainya karena kita bukan sektor prioritas,” ujar dia.

Sumber: kompas.com

  • Bagikan