Bos Voxpol Nilai SBY Playing Victim, Begini Analisisnya
IDTODAY NEWS – Pernyataan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merasa dituduh menjadi dalang demo rusuh penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dinilai seolah-olah menjadi korban atau playing victim. SBY pun diminta tidak bersikap berlebihan menyikapinya.
“Repot juga saling tuduh-menuduh tanpa ada bukti yang kuat. SBY mungkin berasa saja, atau senang memainkan peran playing victim. Nggak perlu terlalu reaksioner, apalagi mau memainkan peran seolah olah terzalimi, dan rakyat bakal berempati. Ini justru makin memperkeruh,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).
Pangi menilai SBY terlalu sensitif menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Menurutnya, pihak pemerintah juga tidak menyebut nama SBY sebagai dalang kerusuhan.
“Sejauh tidak ada menyebut nama, maka siapa yang merasa dituduh sebagai dalang tentu itu hanya dongeng dan tuduhan tanpa beralasan, tidak perlu direspons. Saya lihat SBY terlalu reaktif juga, atau sangat sensitif. Apakah ada Istana menyebut nama bahwa SBY dianggap dalam kerusuhan atau otak intelektual di balik omnibus law? Kalau Partai Demokrat yang menolak UU omnibus law, iya betul,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pangi mengatakan sikap saling tuduh hanya akan memperkeruh suasana dan mengganggu stabilitas politik. Ia meminta para elite politik menahan diri dan tidak menimbulkan perpecahan.
“Sekarang yg dibutuhkan bagaimana masing-masing elite petinggi ini menyematkan bahasa persatuan dan kesatuan bangsa, bukan bahasa perpecahan, yang memancing dan terlalu reaksioner merespons tuduhan yang juga tidak valid, hanya asumsi, persepsi liar, dan tuduhan yang tidak kuat bukti dan alasannya. Tuduhan dongeng saja,” ungkap Pangi.
Jokowi-SBY Disarankan Bertemu
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio menilai SBY dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu bertemu secara terbuka agar tidak saling tuduh. Persoalan saling tuduh ini dinilainya sebagai masalah besar jika tidak diselesaikan.
“Tunjukkan aja lah dengan pertemuan di depan publik antara para petinggi, tokoh-tokoh bangsa ini. Ketemu di publik gitu lho, ngobrol. Ini kan problem yang besar ini. UU Cipta Kerja, polemiknya ada, dan lain-lain. Yaudah, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, ada Bu Mega, yaudah, bertemu aja untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak saling tuduh,” kata Hendri.
Menurut Hendri, masalah tuduh-menuduh ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jika para tokoh saling menuduh, kata Hendri, hal itu akan berdampak kepada masyarakat.
“Tambah pusing rakyat, ini udah ada COVID, ekonomi jelek, ada tokoh bangsa tuduh-tuduhan lagi, kan nggak enak. Udah lah, diselesaikan saja, bertemu, musyawarah mufakat seperti khasnya orang Indonesia,” ujarnya.
Seperti diketahui, SBY merasa dirinya dituduh menjadi dalang di balik demo rusuh penolakan omnibus law. SBY memberi pernyataan dalam video yang diunggah di akun YouTube resminya, Senin (12/10). Format video itu adalah SBY mengobrol santai dengan sejumlah orang yang memberikannya pertanyaan.
Pertanyaan itu termasuk SBY yang dituduh menggerakkan massa demo omnibus law yang berakhir ricuh. Demokrat sendiri merupakan salah satu fraksi di DPR yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
“Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu,” kata SBY.
Politikus PD Andi Arief menulis cuitan yang ditujukan untuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud Md, dan BIN. Dia meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demo omnibus law.
“Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoak ke masyarakat,” tulis Andi Arief seperti dilihat pada Rabu (14/10).
Menko Polhukam Mahfud Md pun menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai dalang demo penolakan omnibus law yang berujung ricuh pada 8 Oktober 2020.
“Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras,” cuit Mahfud Md.
Sumber: detik.com
