Buka Paripurna DPR, Puan Singgung Isu Pandemi Covid-19 Hingga Pelaksanaan Haji

Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani/RMOL

IDTODAY NEWS – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR RI akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 pada masa sidang ini.

Hal itu disampaikan Puan saat berpidato pada Rapat Paripurna DPR RI, Pembukaan Masa Persidangan IV, Senin (8/3/).

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Ruhut Sitompul Cerita soal Rayu Jokowi Hadiri Kongres Demokrat

“Penetapan Prolegnas ini penting sebagai acuan yang terukur bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu melanjutkan, DPR juga akan menindaklanjuti Surat Presiden tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: AHY: Moeldoko Menyakiti Hati Jutaan Kader Demokrat

Baca Juga  Calon Kapolri dan Peta Dukungan Komjen Listyo di Parlemen

“Kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi/Pansus, agar bersama-sama dengan pemerintah dapat menjaga kinerja pembentukan RUU yang berkualitas, meskipun dilakukan pada masa pendemi Covid-19,” ujarnya.

Puan menyampaikan, saat ini terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat yang perlu menjadi fokus pengawasan DPR.

Beberapa isu tersebut antara lain pelaksanaan vaksin Covid-19, rencana revisi UU ITE, tata kelola Lembaga Pengelola Investasi dan pelaksanaan ibadah haji 2021.

Baca Juga  Refly Harun: Menggerakkan Koopsus TNI Tanpa Perintah Presiden Adalah Pembangkangan

Selain itu DPR RI kata Puan juga akan memperhatikan permasalahan asuransi Jiwasraya dan dana investasi Asabri, kebakaran hutan di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, serta masuknya Virus Corona B117 ke Indonesia.

“Semua harapan rakyat tersebut perlu ditindaklanjuti melalui tugas dan fungsi DPR RI,” tegasnya.

Puan juga menjelaskan bahwa dengan kewenangan yang dimiliki, DPR akan memperkuat proses penanganan dan dan mengawal vaksinasi Covid-19.

Baca Juga  Tambah 4.105, Kasus Positif Corona di RI 18 Oktober Jadi 361.867

Termasuk proses pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat andemi covid-19 yang sudah terjadi sejak tahun lalu.

“Serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan negara,” pungkas politisi PDIP ini.

Baca Juga: Bersikap Diam Dengan Ulah Moeldoko Akan Hancurkan Kredibiltas Politik Jokowi

Sumber: rmol.id

Pos terkait