Cakada PDIP Janji Taat Protokol Kesehatan, Hasto: Ditegur Saja Sudah Aib

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan calon kepala daerah (cakada) dan kader partai akan taat protokol kesehatan selama proses dan tahapan Pilkada Serentak 2020 berlangsung. FOTO/DOK.SINDOnews

IDTODAY NEWS – Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan calon kepala daerah (cakada) dan kader partai akan taat protokol kesehatan selama proses dan tahapan Pilkada Serentak 2020 berlangsung. Ketaatan ini sebagai komitmen partai karena sanksi peringatan saja sesuatu hal yang tak diinginkan.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai membuka rapat koordinasi DPP PDIP bidang kehormatan partai, yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9/2020).

Untuk diketahui, pada tahapan pendaftaran pilkada serentak, banyak sekali cakada lintas partai diberi peringatan karena dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19. Akibat kejadian itu, KPU melakukan harmonisasi peraturan, dan itu pun dianggap tak terlalu kuat dalam upaya menegakkan disiplin. KPU bisa memperingatkan sebuah kegiatan politik di tahapan pilkada, dan Bawaslu yang bisa membubarkannya.

Hasto mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menegakkan kedisiplinan tersebut. “Bagi PDI Perjuangan, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib,” kata Hasto Kristiyanto.

Upaya konkret PDIP, lanjut Hasto, adalah membentuk Tim Penegak Disiplin yang disertai sanksi tegas bagi kader atau cakada PDIP yang melanggar protokol COVID-19 selama tahapan Pilkada. “Tim Penegak Disiplin mengusulkan sanksi pembebastugasan kepada DPC atau DPD sesuai tingkatannya,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, tim penegak disiplin PDIP fokus pada upaya sosialisasi dan pencegahan. Sehingga diharapkan akan banyak cakada, tim sukses maupun kader, yang terus berdisiplin menjalankan protokol pencegahan corona.

Baca Juga  Kans Ridwan dan Anies Jadi Capres 2024 Lebih Terbuka, Ganjar Mentok Kultur PDIP

“Kekuatan utama Tim Penegak Disiplin justru terletak pada sosialisasi, dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal,” kata Hasto.

Untuk diketahui, tahapan pencabutan nomor urut telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah masa kampanye yang akan dilaksanakan 26 September hingga 5 Desember 2020. Pada tahapan inilah banyak yang mewanti-wanti agar penerapan protokol COVID-19 benar-benar diwujudkan.

Sumber: sindonews.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan