Kategori: Daerah

Kategori
Daerah

Pemenang Sayembara Nama Stadion Kabupaten Kediri Terima Hadiah Rp22,5 Juta

Pemenang Sayembara Nama Stadion Kabupaten Kediri Terima Hadiah Rp22,5 Juta
Penyerahan hadiah pada pemenang sayembara nama stadion di Kabupaten Kediri, Jawa Timur/RMOLJatim

IDTODAY NEWS – Stadion baru Kabupaten Kediri yang dibangun di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, punya nama resmi Gelora Daha Jayati. Nama tersebut, dipilih dari hasil sayembara.

Tiga pemenang sayembara yang telah diumumkan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, untuk mencari nama stadion itu, telah menerima hadiah dengan total Rp22,5 juta.

Penyerahan hadiah dilakukan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kabupaten Kediri. Pemenang pertama dalam sayembara itu menerima hadiah uang tunai Rp15 juta, pemenang kedua Rp5 juta dan ketiga Rp2,5 juta.

Gelora Daha Jayati sebagai nama yang terpilih merupakan kiriman Jefri Hendra Wijayanto. Pemenang kedua, dengan nama yang diusulkan Airlangga International Stadium dikirim Raihan Bagus W. dan ketiga dengan nama yang diusulkan Swarna Dhaha kiriman Tasriatik.

Jefri Hendra Wijayanto sebagai pemenang pertama sayembara menyampaikan, dalam memberikan usulan nama itu, dia tetap berpedoman pada ketentuan sayembara di mana nama stadion mengandung filosofi dan unsur yang berkaitan dengan Kabupaten Kediri.

Jefri merasa bangga karena nama Gelora Daha Jayati yang diusulkan bisa terpilih. Nama itu secara otomatis nantinya bakal dipajang dan ke depan bakal kerap disebut-sebut terutama masyarakat Kediri.

“Sangat senang sekali. Bangga,” ujar Jefri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (12/9).

Jefri mengungkapkan, dirinya yang pernah tinggal di Kediri keseharian memang senang membaca, termasuk melihat tontonan yang mengandung nilai sejarah.

Pria asal Nganjuk itu memberikan nama Gelora Daha Jayati yang berarti harapan gelombang rakyat Kediri datang ke stadion membawa semangat kemenangan.

Sumber : Rmol

Kategori
Daerah

Tolak Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, LPA NTT: Rawan Kekerasan Seksual!

Tolak Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, LPA NTT: Rawan Kekerasan Seksual!
Para pejalar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terlambat tiba di halaman SMA Negeri I Kupang di Kota Kupang, NTT, Rabu (1/3/2023).[ANTARA FOTO/Kornelis Kaha].

IDTODAY NEWS – Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Veronika Ata menolak kebijakan pelajar SMA/SMK/SLB NTT untuk masuk sekolah pukul 05.30 WITA. Menurutnya, kebijakan itu memicu terjadinya praktik kekerasan seksual.

“Kami secara tegas menolak kebijakan masuk sekolah jam 5.30 pagi karena tidak mewakili kepentingan terbaik anak, salah satunya membuat mereka berada dalam kondisi rawan kekerasan seksual,” kata Veronika dihubungi, Jumat (10/3/2023).

Menurut Veronika, kebijakan tersebut mengharuskan para pelajar pergi saat kondisi hari masih gelap. Di waktu yang sama, transportasi juga belum memadai bagi sebagian pelajar.

Apalagi masih banyak pelajar yang berangkat sekolah dengan jalan kaki.

“Kondisi ini menempatkan anak-anak pelajar terutama perempuan rawan menjadi korban kekerasan seksual,” ucapnya.

Veronika lantas menilai kalau kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat pemerintah bersama berbagai elemen mencegah dan melindungi anak-anak dari praktik kekerasan seksual.

Di sisi lain, ia melihat dampak negatif dari masuk sekolah pukul 05.30 WITA ialah mengganggu jam istirahat anak. Dengan masuk sekolah di pagi buta membuat anak-anak mengantuk di sekolah.

Proses belajar mengajar juga menjadi tidak efektif.

“Karena itu kami menolak dengan tegas kebijakan ini karena menyengsarakan murid, juga orang tua, dan guru, bahkan meresahkan masyarakat,” terangnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Daerah

Tolak Pasien Hamil hingga Meninggal, Kemenkes Didesak Periksa RSUD Subang

Tolak Pasien Hamil hingga Meninggal, Kemenkes Didesak Periksa RSUD Subang
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher/RMOL

IDTODAY NEWS – Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera memeriksa pihak-pihak terkait, dalam hal ini RSUD Cireeng, Subang, terkait penolakan pasien hamil, Kurnaesih (39), yang dunia bersama anak yang dikandungnya.

“Kemenkes harus menindaklanjuti berita ini dengan segera memeriksa RSUD Subang,” tegas anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, dalam keterangannya, Rabu (8/3).

Menurutnya, hilangnya nyawa pasien ibu dan bayi dalam kandungannya akibat tak ditangani itu tragedi kemanusiaan yang harus jadi perhatian berbagai pihak.

“Kasus semacam ini tak boleh dianggap enteng dan berlalu begitu saja. Tugas rumah sakit itu segera menangani pasien hamil apalagi kritis, bukan malah menolak, hingga membuat keluarga pasien mencari RS lainnya,” tegasnya.

Sebagaimana pengakuan suami korban, Kurnaesih yang hendak melahirkan ditolak masuk ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif, Red) RSUD Subang, untuk mendapat tindakan, alasannya belum menerima rujukan dari Puskesmas Tanjungsiang, dan ruang PONEK penuh.

Penolakan ini memaksa keluarga membawa korban menuju RS di Bandung, dan meninggal bersama bayi yang dikandungnya, dalam perjalanan.

“Jika alasan penolakan benar, tentu sangat memprihatinkan. Jika ditemukan unsur kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus menerima hukuman sesuai aturan berlaku. Ini pelajaran bagi siapa pun yang berhadapan dengan nyawa pasien. Jangan terulang lagi,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Daerah

Ditanya Nasib Warga Dekat Depo Pertamina Plumpang, Heru Budi: Ikut Kebijakan Pemerintah Pusat

Ditanya Nasib Warga Dekat Depo Pertamina Plumpang, Heru Budi: Ikut Kebijakan Pemerintah Pusat
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (6/3/2023).(KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL)

IDTODAY NEWS – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku bakal mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal nasib warga yang tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Untuk diketahui, Depo Pertamina Plumpang terbakar pada Jumat (3/3/2023) malam. Kebakaran ini menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan 49 luka-luka.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/2023), sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian.

Saat ditanya apakah bakal merelokasi warga atau memindahkan Depo Pertamina tersebut, Heru mengaku akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut kebijakan pemerintah pusat (berkait relokasi),” ucap Heru di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (6/3/2023).

Menurut Heru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahas nasib warga yang tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang.

“Pak Presiden kan kemarin sudah ke sana (Plumpang), sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN (Erick), sekarang sedang dibahas oleh beliau,” kata Heru.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memberikan dua instruksi usai kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang.

Presiden yang mengunjungi posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu, sempat menyampaikan belasungkawa kepada para korban.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran TBBM Pertamina Plumpang.

Sumber: kompas.com

Kategori
Daerah

Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp2,3 Miliar untuk Mobil Jeep Pj Gub Heru Budi dan Ketua DPRD

Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp2,3 Miliar untuk Mobil Jeep Pj Gub Heru Budi dan Ketua DPRD
ilustrasi mobil Jeep. (Ist)

IDTODAY NEWS – Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp2,3 miliar untuk membeli mobil dinas berjenis Jeep untuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Anggaran tersebut tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP).

Dalam laporan anggaran pengadaan Sirup LKPP itu, tertulis masuk dalam satuan kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah. Alokasi anggaran kendaraan Jeep tersebut diketahui mencapai hingga Rp2,37 miliar dengan spesifikasi 4.200 cc.

“Volume pekerjaan 1 unit, kendaraan perorangan dinas Gubernur jenis kendaraan Jeep, kapasitas /isi silinder (maksimal) 4.200 cc,” tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (3/3/2023).

Selain Pj Gubernur, anggaran mobil dinas juga diperuntukkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo juga disebut bakal mendapat fasilitas kendaraan dinas Jeep dengan spesifikasi 4.200 cc.

Sama dengan Heru, anggaran Jeep untuk Prasetyo diketahui mencapai Rp2,37 Miliar.Sehingga, total anggaran mobil dinas untuk dua pejabat ini mencapai hingga Rp4,74 Miliar.

Sementara, untuk skema pengadaan kedua Jeep tersebut dilakukan berbeda. Di mana, untuk pengadaan kendaraan dinas Pj Gubernur DKI dilakukan dengan metode tender, sementara untuk Ketua DPRD DKI Jakarta dilakukan melalui skema pengadaan elektronik (e-purchasing).

Selanjutnya, pemilihan penyedia Jeep itu akan dilakukan pada Februari hingga Mei 2023. Kemudian dilanjutkan dengan jadwal pelaksanaan kontrak mulai Maret hingga April 2023, dan untuk pemanfaatan hasil dimulai pada April hingga Desember 2023.

Sumber: inews

Kategori
Daerah

Anggaran Rp 4,7 miliar Pemprov DKI untuk Beli Jeep Mobil Dinas Pj Gubernur DKI Jakarta

Jeep
Ilustrasi Jeep Wragler Rubicon harga paling mahal Rp 1,8 miliar (moladin.com)

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, adanya anggaran sebesar Rp 4,7 miliar untuk pembelian mobil Jeep bagi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada APBD 2023 merupakan ide konyol.

Pasalnya, jalanan Jakarta sudah mulus sehingga tidak perlu sama sekali pengadaan mobil jenis untuk offroad tersebut. “Ide konyol itu. Ya sekelas Jakarta diketawain banyak orang. Yang mengusulkan anggota DPRD kali ya? Kalau Pj Gubenur mungkin enggak lah!” kata Djoko saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Djoko menjelaskan, lagi pula mobil Jeep tidak tepat digunakan sebagai kendaraan dinas untuk melintasi jalanan Ibu Kota. Menurut dia, kendaraan dinas yang ada di Pemprov DKI masih layak digunakan.

“Jeep itu untuk Kota Jakarta enggak cocok. Jakarta kan jalannya sudah mulus-mulus. Mana ada jalan yang gronjal-gronjol kayak misalnya di Kabupaten Bogor. Sehingga enggak usah belilah,” katanya.

Djoko berpendapat, anggaran miliaran rupiah tersebut alangkah lebih baiknya jika dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya yang lebih penting. Terutama untuk penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

“Uangnya untuk memperbanyak PPSU, PPSU itu membantu kebersihan Kota Jakarta, ketimbang beli untuk kepentingan hanya dua orang saja, sementara itu tidak butuh banget Kota Jakarta. Dengan kendaraan dinas yang sekarang sudah bisa kok, masih sanggup untuk dua tahun ke depan, Insya Allah masih memadai,” tutur Djoko.

Diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan kendaraan dinas untuk Pj Heru Budi Hartono sebesar Rp 2,37 miliar. Jenis kendaraan dinas tersebut adalah Jeep dengan kapasitas atau isi silinder (maksimal) 4.200 CC. Anggaran itu tercantum di laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan Pj Gubernur. KLPD, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pusat penyimpanan barang daerah. Tahun anggaran 2023,” dikutip dari situs LKPP di Jakarta pada Kamis (2/3/2023).

Kemudian, terdapat penjelasan jadwal pelaksanaan kontrak pada Maret 2023 dan akhir April 2023. Lalu, jadwal pemilihan penyedia dimulai pada Februari 2023 dan akhir Maret 2023. “Metode pemilihan ini dengan tender. Sumber dana dari APBD 2023. Dengan total pagu Rp 2.372.985.092,” demikian keterangan LKPP.

Tak hanya itu, ada juga belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan ketua dewan yang dijabat Prasetyo Edi Marsudi. Jenis kendaraannya juga sama, yaitu Jeep, berkapasitas atau isi silinder (maksimal) 4.200 CC.

Jadwal pelaksanaan kontrak pada Maret 2023 dan akhir April 2023. Lalu, jadwal pemilihan penyedia dimulai pada Februari 2023 dan akhir Maret 2023. “Dengan metode pemilihan E-Purchasing. Sumber dana APBD 2023. Dengan total pagu 2.372.985.092,” penjelasan dari situs tersebut.

Jika ditotal, dua mobil dinas Jeep untuk Heru dan Prasetyo menelan anggaran Rp 4,74 miliar. Sejak Heru menjabat plt gubernur, hubungan Prasetyo dengan eksekutif sekarang membaik. Kerap kali Prasetyo mendampingi kunjungan kerja Heru. Hal yang tak pernah terjadi pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan.

Sebelum adanya informasi anggaran untuk mobil Jeep, dikabarkan adanya anggaran untuk mobil listrik pada APBD 2023 sebanyak 21 unit dengan harga sekitar Rp800 juta per unit. Hal itu telah terkonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi. Anggaran untuk mobil listrik tersebut dikritik sejumlah pihak, terlebih muncul pula informasi anggaran mobil Jeep juga, sehingga menjadi atensi publik.

Sumber: Republika

Kategori
Daerah

Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengacungkan jempolnya saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021). KPK memeriksa Anies Baswedan sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.(M RISYAL HIDAYAT)

IDTODAY NEWS – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat sistem deteksi penyebaran Covid-19 untuk mencegah gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, status sistem deteksi dini tidak akan diturunkan agar gelombang ketiga tidak terjadi di Jakarta.

“Dengan pengalaman gelombang pertama, gelombang kedua maka sistem deteksi dini itu diaktifkan terus sampai dengan sekarang belum diturunkan,” tutur Anies saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (22/9/2021).

Anies mengatakan, sistem deteksi dini di Jakarta saat ini berupa kegiatan testing yang tinggi setiap harinya.

DKI Jakarta, kata Anies, terus mempertahankan jumlah testing hingga delapan kali lipat lebih tinggi dibandingkan standar WHO.

“Jadi walaupun positivity rate kita telah di angka 0,7, tetapi kegiatan testing tidak direndahkan, tetapi tinggi. Untuk apa? Untuk mendeteksi bila terlihat deretan hari-hari di mana pertambahan kasus mulai nampak menunjukan tren peningkatan, bisa langsung waspada,” ujar dia.

Apabila tren kasus meningkat, Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki mekanisme agar peningkatan kasus Covid-19 tidak terulang seperti yang terjadi saat gelombang kedua menerpa.

Untuk upaya kedua, Anies meminta seluruh masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 berlangsung.

“Ikuti vaksinasi bagi yang belum, ajak untuk ikut vaksin, itu salah satu caranya,” ujar dia.

Sebelumnya, Epidemiolog University Griffith Dicky budiman mengatakan, prediksi gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia bisa saja terjadi pada Desember 2021.

“Dulu saya memprediksi Oktober, tapi berubah lagi, mundur lagi, jadi Desember. Desember pun gelombangnya menurun juga, merendah, enggak sebesar seperti prediksi sebelumnya,” ujar Dicky.

Dicky menyebut hal ini terjadi karena adanya intervensi yang dilakukan seperti PPKM yang terus diperpanjang.

Menurut dia, intervensi PPKM akan memperkecil potensi gelombang ketiga Covid-19.

“Semakin kita konsisten, semakin disiplin dalam memberikan intervensi, termasuk capaian vaksinasi, ini akan membuat potensi (gelombang ketiga) itu semakin jauh atau mengecil tapi tetap ada,” ujar dia.

Untuk diketahui angka kasus Covid-19 di Jakarta per tanggal 22 September 2021 sudah mencapai 856.585 kasus.

Dari jumlah itu, 840.812 pasien dinyatakan sembuh, 2.283 masih dalam status aktif dan 13.490 meninggal dunia.

Sumber: kompas.com