Kategori: Hukum

Kategori
Hukum

Hari Ini Cak Imin Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker 2012

Hari Ini Cak Imin Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker 2012
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di KPK pada Kamis siang ini (7/9)/RMOL

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, akan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.

Sesuai dengan agenda pemeriksaan ulang dari tim penyidik KPK, Cak Imin akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini, Kamis (7/9).

“Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis (7/9),” kata Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Rabu (6/9).

Penjadwalan ulang tersebut, kata Ali, sebagaimana penundaan yang dimohonkan oleh Cak Imin pada saat menyampaikan konfirmasi ketidakhadirannya dalam jadwal pemanggilan sebelumnya pada Selasa (5/9).

“Dalam pemeriksaan nanti, penyidik tentunya akan menggali informasi dan pengetahuan saksi terhadap duduk perkara dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) dimaksud. Sehingga akan membuat terang konstruksi perkaranya. Dalam proses itu dibutuhkan sikap kooperatif saksi agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait,” pungkas Ali.

Namun demikian, belum ada keterangan resmi dari KPK soal lokasi pemeriksaan nanti. Apakah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atau di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi C1 KPK atau Gedung KPK lama di Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan saksi biasanya dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Meski sudah resmi mengumumkan penyidikan perkara ini pada Senin (21/8), hingga kini KPK belum menyampaikan identitas tersangka, maupun uraian perbuatannya. Yang pasti, perkara ini terkait dengan dugaan kerugian keuangan negara yang mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, tiga orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Yaitu Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurniadi.

Lalu, pensiunan PNS, Reyna Usman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali dan menjadi Caleg PKB Dapil Gorontalo nomor urut 1. Dalam perkara ini, Reyna Usman ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker.

Untuk tersangka Reyna Usman, sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (4/9). Saat itu, Reyna didalami soal perencanaan awal proyek pengadaan sistem proteksi TKI.

Sumber : Rmol

Kategori
Hukum

Puspom TNI Periksa Sejumlah Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Kabasarnas

Puspom TNI Periksa Sejumlah Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Kabasarnas
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono/Ist

IDTODAY NEWS – Penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah memeriksa 14 orang dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023. Seluruh saksi tersebut terkait dengan tersangka Kabasarnas periode 2021-2023, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (HA).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono merinci, dari 14 saksi, 5 di antaranya merupakan militer.

“Untuk kasus HA, total saksi 14 orang, perkembangan kasus 75 persen,” kata Julius kepada wartawan, Jumat (1/9).

Saat ini, kasus yang menjerat HA telah mencapai tahap sinkronisasi keterangan saksi-saksi dan barang bukti/data-data serta perhitungan aset.

Untuk Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC), Julius mengatakan, penyidik telah memeriksa 20 orang saksi di mana 4 orang di antaranya dari militer.

“Kasus ABC, total saksi 20 orang, perkembangan kasus 80 persen serta tahap sinkronisasi keterangan saksi-saksi dan barang bukti/data-data,” papar Julius.

Meski proses penyidikan terus berlanjut, Julius menyebut penyidik Puspom TNI juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK sendiri telah resmi mengumumkan lima tersangka, usai kegiatan tangkap tangan dengan meringkus 11 orang di Jakarta dan Bekasi.

Yaitu Henri Alfiandi (HA, Kepala Basarnas RI periode 2021-2023), Afri Budi Cahyanto (ABC, Koorsmin Kabasarnas RI), Mulsunadi Gunawan (MG, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati/MGCS), Marilya (MR, Dirut PT Intertekno Grafika Sejati/IGS), dan Roni Aidil (RA, Dirut PT Kindah Abadi Utama/KAU).

Marilya, Roni Aidil, dan Mulsunadi Gunawan telah ditahan KPK. Sedangkan Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto, selaku penerima suap, ditahan oleh Puspom Mabes TNI pada Senin (31/7).

Sumber : Rmol 

Kategori
Hukum

Dinyatakan Belum Lengkap, Kejagung Kembalikan Berkas Panji Gumilang ke Bareskrim

Dinyatakan Belum Lengkap, Kejagung Kembalikan Berkas Panji Gumilang ke Bareskrim
Jaksa Peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI/Ist

IDTODAY NEWS – Berkas perkara tersangka Panji Gumilang dalam kasus dugaan penodaan agama belum lengkap. Untuk itu, Jaksa Peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi (P-19) kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri (Dittipidum Bareskrim).

“Tim Jaksa Peneliti (P-16) berpendapat bahwa berkas perkara atas nama Tersangka ARPG belum lengkap secara formil dan materiil dan oleh karenanya perlu dilengkapi atau dipenuhi oleh penyidik Dittipidum sesuai dengan petunjuk Jaksa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8).

Selanjutnya, guna mengefektifkan waktu yang diberikan oleh peraturan perundangan, jaksa akan melakukan koordinasi dengan penyidik guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan.

Sebelumnya, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri melimpahkan berkas penyidikan dengan tersangka Panji Gumilang atas kasus dugaan penistaan agama ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Rabu (16/8).

Dalam perkara ini, Panji disangkakan melanggar Pasal 156a huruf a KUHP dan atau Pasal 14 Ayat (1) UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45a Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber : Rmol

Kategori
Hukum

Kejari Jaksel Eksekusi Ferdy Sambo Cs ke Rutan Salemba dan Pondok Bambu

Kejari Jaksel Eksekusi Ferdy Sambo Cs ke Rutan Salemba dan Pondok Bambu
Ferdy Sambo/Ist

IDTODAY NEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) melalui Tim Jaksa Eksekutor mengeksekusi terpidana Ferdy Sambo Cs ke rumah tahanan (Rutan) Salemba dan Pondok Bambu pada Rabu (23/8) dan Kamis (24/8).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana menyebut keempat terpidana yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo dieksekusi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.

“Terpidana Ferdy Sambo menjalani pidana penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813.K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023,” kata Ketut dalam keterangan resminya, Kamis (24/8).

Sementara istri Sambo, yakni Putri Candrawathi menjalani pidana penjara 10 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta (dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 816K/PID/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

Selanjutnya terpidana Kuat Ma’ruf menjalani pidana penjara selama 10 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat (dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 815K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

Terakhir, Ricky Rizal menjalani pidana penjara selama 8 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat (dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 814K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

Ketut menyebut pelaksanaan eksekusi berjalan dengan situasi aman dan terkendali berkat pengamanan dari tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sumber : Rmol 

Kategori
Hukum

Inilah Alasan MK Larang Kampanye di Tempat Ibadah

Inilah Alasan MK Larang Kampanye di Tempat Ibadah
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)/Net

IDTODAY NEWS – Aturan larangan kampanye diubah Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya mengenai penggunaan tempat ibadah yang termuat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu.

Putusan MK tersebut disampaikan Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan Perkara Nomor 65/PUU/-XXI/2023, yang dikutip redaksi dari kanal YouTube MK, Rabu (16/8).

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ucap Anwar.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, dua Pemohon perkara yaitu Handrey Mantiri dan Ong Yenni, mendalilkan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu telah membatasi mereka mengikuti kampanye, kecuali di tempat ibadah.

Berdasarkan dalil itu, MK mempertimbangkan mengubah bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang menyatakan, “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

“Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, ‘menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu’,” urainya.

Lebih lanjut, Enny menegaskan MK merujuk beberapa prinsip penting mengubah norma dalam UU Pemilu itu, yang pada intinya tetap memperbolehkan penggunaan fasilitas pemerintah dan pendidikan untuk kampanye tanpa atribut Parpol, tetapi melarang total aktivitas kampanye di tempat ibadah.

“Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu,” urainya.

“(Kemudian) mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu, sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas, serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik,” demikian Enny menambahkan.

Dalam putusan perkara ini, MK menerima sebagian permohonan Pemohon karena pembatasan tempat kampanye penting dilakukan di tempat ibadah.

Padahal dalam pokok permohonannya, dua Pemohon menyatakan pembolehan kampanye di fasilitas pemerintah akan membuat pemerintah sulit bersikap netral kepada semua peserta Pemilu.

Akan tetapi di sisi yang lain, Pemohon Handrey Mantiri dan Ong Yenni merasa dirugikan dengan diperbolehkannya kampanye di tempat ibadah oleh penjelasan norma di dalam UU Pemilu.

Maka dari itu, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar MK pada 6 Juli 2023 lalu, kedua Pemohon meyakini penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bersifat memperluas dan menambah norma, serta mengakibatkan pendelegasian kepada aturan yang lebih rendah.

Sehingga dalam petitum mereka, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap.

Sumber : Rmol

Kategori
Hukum

Oknum TNI Diduga Lakukan Penganiayaan, Korban Mengadu ke LPSK

Oknum TNI Diduga Lakukan Penganiayaan, Korban Mengadu ke LPSK
Ilustrasi Foto/Ist

INTODAY NEWS – Seorang pengusaha bernama Agus Warmon (AW) berusia paruh baya diduga telah menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum korban, Isan Hadiansyah, SH dari SAP Lawfirm dalam keterangannya kepada awak media, Selasa malam (15/8).

Dia menjelaskan bahwa korban telah melaporkan ulah oknum tersebut ke Polda Metro Jaya, LPSK, hingga ke Puspom Mabes TNI. Sambungnya, korban saat ini mengalami trauma dan ketakutan yang luar biasa. Hal tersebut juga dialami oleh keluarganya, yang kemudian harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

“Karena sampai tanggal 20 Juli 2023, masih ada orang-orang tidak dikenal mendatangi rumah korban. Akhirnya korban memberanikan diri untuk membuat laporan resmi kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) pada tanggal 14 Agustus 2023,” ujar Isan.

Dia menambahkan laporan ini dimaksudkan agar korban dan keluarga dapat terlindungi, serta merasa aman. Isan selanjutnya menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa kliennya tersebut.

Diduga semuanya berawal dari masalah utang piutang antara korban dengan pengusaha berinisial S yang merupakan teman RP untuk keperluan proyek di sebuah instansi. Namun proyek tersebut gagal berjalan, sehingga korban harus mengembalikan uang senilai Rp3,5 M kepada RP. Korban sendiri sudah mencicil mengembalikan uang tersebut senilai Rp1,2 M dan ditambah mobil CRV miliknya.

“Ini berdasarkan perjanjian dan pernyataan yang seharusnya masuk ranah perdata, namun pada tanggal 2 Februari 2023, selepas pulang dari bermain Golf di Suvarna Halim pukul 12 siang. Tiba-tiba di jalanan lengang, mobil korban diserempet mobil Inova, 3 orang muncul dan meminta ganti rugi, namun satu orang langsung memukuli korban. Muncul lagi 3 orang yang turun dari mobil Avanza, sehingga total 6 orang yang mengeroyok korban,” jelasnya.

“Setelah dihajar dan dikeroyok, korban diikat dan dimasukkan ke bagasi mobil Innova. Pemukulan ini sempat dipergoki oleh 2 orang security dari Suvarna yang berhasil memfoto KTP pelaku yang diduga oknum TNI karena di KTP tersebut tertera pekerjaan sebagai TNI,” tambahnya.

Kemudian, lanjut Isan, korban dibawa ke sebuah tempat di Lenteng Agung, dan kembali dikeroyok, dipukuli dan dianiaya. Jumlah orang yang menganiaya bertambah menjadi sekitar 10 orang.

“Korban dibawa ke sebuah tempat dengan mata tertutup. Tiba-tiba berhenti di sebuah tempat. Munculah RP masuk ke mobil tersebut, dan meminta orang suruhannya membuka penutup matanya. Korban sempat dipaksa menandatangani surat yang isinya mengaku telah menggelapkan uang, menipu dan melawan TNI. Kemudian jam 1 malam, korban diantar pulang oleh 2 orang, setelah korban menandatangani surat tersebut,” jelasnya lagi.

Isan menyatakan bahwa korban telah melakukan visum di RS Siloam dan melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Februari 2023. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas dugaan pasal pengeroyokan 170 KUHP.

“Korban juga telah melaporkan lagi pasal 333 KUHP kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 27 Juli 2023. Karena patut diduga melibatkan oknum TNI maka korban kembali melaporkan kejadian ini ke Pomdam Jaya pada tanggal 4 Agustus 2023 atas pasal penculikan, penganiayaan dan pengeroyokan. Korban kami dampingi dan kembali melaporkan permasalahan ini ke Puspom Mabes TNI pada tanggal 15 Agustus 2023,” tambahnya.

Selain membuat laporan ke LPSK, korban juga membuat laporan ke Ombudsman, agar dapat mengawal proses penyelidikan yang sedang dilaksanakan di Polda Metro Jaya, Pomdam Jaya dan Puspom TNI.

“Harapannya, diduga pelaku oknum TNI dan diduga otak perbuatan ini dapat segera ditangkap dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkas Isan.

 

Sumber : Rmol

Kategori
Hukum

Soal Dugaan Korupsi di Kabupaten Sula, Kejagung Diminta Tak Tebang Pilih

Soal Dugaan Korupsi di Kabupaten Sula, Kejagung Diminta Tak Tebang Pilih
Ilustrasi gedung Kejaksaan Agung/Net

IDTODAY NEWS – Upaya penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Semua kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sudah seharusnya diusut tuntas. Termasuk dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Aktivis pemerhati sosial masyarakat Kepulauan Sula, Ridawan mengatakan, berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo, aparat penegak hukum wajib tegas dan jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Hal ini merespons dugaan korupsi jalan Waitina-Kuo, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepsul yang menyeret pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepsul dan Kontraktor CV Nusa Utara Mandiri, berdasarkan surat panggilan dari Kejaksaan Agung RI Nomor : R.506/D.4/DAK.4/06/2023 tertanggal 15 Juni 2023 atas nama Jaksa Agung Muda Intelijen Cq Plt Direktur C, Dr Masyhadi.

“Dalam setiap penegakan hukum, termasuk oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak boleh ada pilih kasih. Semua kasus harus diperiksa dengan teliti. Kejaksaan sebagai penegak hukum harus memahami sejauh mana bukti-bukti yang ada untuk pembuktian di pengadilan termasuk berbagai dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula,” ujar Ridawan dalam keterangannya yang diterima Redaksi, Minggu (13/8).

Ridawan mendesak Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah pejabat dari Dinas PU Kabupaten Kepsul dan pihak Kontraktor CV Nusa Utara Mandiri terkait dugaan korupsi. Jika ditemukan bukti dan indikasi tindak pidana. pemeriksaan harus dilakukan untuk menjaga tegaknya hukum.

“Kejagung harus mengungkap siapa saja yang menikmati hasil korupsi tersebut. Diharapkan akan terungkap fakta-fakta baru dan orang-orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Termasuk jika ada keterlibatan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus,” jelasnya.

Ridawan memaparkan, sebelumnya, ada dua proyek peningkatan jalan yang diperkirakan akan mangkrak karena diduga ada tindak pidana korupsi di dalamnya.

Pertama proyek jalan Waitina–Kou Hot Rolled Sheet, filler (HRS), yang ada di Dinas PUPR dengan pagu sebesar Rp Rp 11.012.773.410. Sejauh ini di lapangan, lanjut Ridawan, pengerjaan proyek tersebut sudah berhenti.

Proyek tersebut dikerjakan CV Nusa Utara Mandiri dengan waktu pelaksanaan 210 hari kerja dengan nomor kontrak SPK 01.PK/SPJ/PPK/BM/DPUPR- KS/IV/2022 tertanggal 28 April 2022.

“Bahkan pengerjaan berkisar di bawah 50 persen dan pencairannya 75 persen, namun pekerjaan di lapangan tidak dilanjutkan,” ungkapnya.

“Selanjutnya, proyek jalan Desa Kaporo–Capalulu dengan jarak sekitar 2,18 km senilai Rp 5.896. 800.000. Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 lalu dan sudah cair 30 persen. Akan tetapi hingga kini tidak ada aktivitas di lokasi pekerjaan oleh Kontraktor pelaksana CV Nusa Utara Mandiri,” jelas Ridawan.

Dibeberkan Ridawan, Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, telah menjabat sejak 4 Juni 2021. Sebelumnya, sang kakak, Ahmad Hidayat Mus, pernah menjabat Bupati Kepsul periode 2005-2015.

Sementara itu, kakak Fifian lainnyam, Aliong Mus, menjabat Bupati Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sejak 2016 hingga sekarang.

Kakak Fifian lainnya, Zainal Mus, pernah menjabat Ketua DPRD Kepulauan Sula 2009-2014 dan Bupati Kepulauan Banggai 2017. Zainal ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepsul Tahun Anggaran 2009 bersama sang kakak Ahmad Hidayat Mus.

Tak hanya itu, adik Fifian, Alien Mus, menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara (2016-2020, 2020-2025) dan menjadi anggota DPR RI Fraksi Golkar periode 2019–2024. Ia mewakili daerah pemilihan Maluku Utara.

Sumber : Rmol