Kategori
Kesehatan

Kematian Akibat Covid-19 di RI Aslinya 5 Kali Lipat Angka Resmi?

IDTODAY NEWS – Berapa jumlah orang yang meninggal akibat pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19)? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlahnya 4.539.723 orang oer 3 September 2021 pukul 06:16 CEST (11:16 WIB). Namun bukan tidak mungkin jumlahya jauh lebih banyak dari itu.

The Economist mencoba menguak berapa sebenarnya jumlah angka kematian akibat Covid-19. Dalam riset terbarunya, The Economist menilai agak sulit untuk menentukan jumlah yang pasti.

“Berapa banyak orang yang meninggal dunia karena pandemi virus corona? Jawabannya tergantung data yang tersedia dan tergantung bagaimana Anda mendefinisikan penyebab kematian.

“Banyak orang yang meninggal karena terinfeksi virus SARS CoV-2 tidak menjalani tes sehingga tidak masuk ke penghitungan resmi. Kemudian, tidak sedikit pula yang dinyatakan meninggal karena Covid-19 sementara memiliki kondisi penyakit lain. Ada pula kondisi yang membuat semakin rumit yaitu bagaimana dengan orang yang meninggal karena terlambat mendapatkan penanganan di rumah sakit?,” sebut tulisan berjudul The Pandemic’s True Death Toll itu.

Di tengah berbagai kerumitan itu, The Economist berkesimpulan angka kematian akibat Covid-19 di seluruh negara bisa mencapai 15,2 juta. Ada 95% kemungkinan angka berkisar antara 9,4-18,2 juta.

The Economist mengakui bahwa ini adalah perhitungan kasar dari data di 156 negara. Dari 156 negara tersebut, hanya 84 negara dengan penduduk di atas 1 juta jiwa yang memiliki data lengkap.

Oleh karena itu, The Economist menggunakan permodelan untuk mengukur angka kematian sesungguhnya akibat Covid-19. Permodelan itu dibangun dari lebih dari 100 indikator.

Dari permodelan itu, didapati bahwa Asia adalah kawasan dengan perkiraan angka kematian tertinggi. Data resmi menunjukkan angka kematian akibat Covid-19 di Benua Kuning adalah 1.053.290 orang atau 22,5 orang per 100.000 penduduk. Namun menurut pengukuran The Economist, angkanya bisa mencapai 3,4-12 juta atau 73-250 orang per 100.000 penduduk. Selisih antara proyeksi dan data resmi mencapai 700%.

Bagaimana dengan Indonesia? Well, ini yang mengerikan…

Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 per 5 September 2021 adalah 135.861 orang. Menurut kalkulasi The Economist, jumlahnya bisa mencapai 280.000-1,1 juta orang. Artinya, ada kemungkinan angka kematian akibat Covid-19 di Tanah Air 500% lebih tinggi dari data resmi.

Akan tetapi, The Economist menggarisbawahi perkiraan mereka bisa saja salah menggambarkan realita di lapangan. Pertama, permodelan The Economist dibangun dengan asumsi data resmi dari pemerintah sudah akurat. Dalam perjalanan, bukan tidak mungkin pemerintah di suatu negara mengubah indiktor untuk dianggap sebagai kasus kematian akibat Covid-19. Perubahan semacam ini bisa membuat permodelan The Economist menjadi tidak reliabel.

Kedua, negara yang melaporkan angka kematian dengan rutin dan relatif akurat adalah negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah. Oleh karena itu, permodelan The Ecconomist jadi kurang akurat untuk menggambarkan kondisi di negara-negara miskin. Hal serupa juga terjadi di negara yang sedang dilanda konflik atau bencana alam, di mana angka kematian menjadi samar-samar.

Sumber: CnBcindonesia.com

Kategori
Kesehatan

Malaysia Heran Corona RI Turun Drastis Cepat, Kemenkes Buka Suara

IDTODAY NEWS – Politisi Malaysia pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Kit Siang mempertanyakan mengapa kasus Corona di Indonesia menurun drastis, lebih cepat dibanding tren kasus di negaranya. Kementerian Kesehatan RI menyampaikan kuncinya adalah pengendalian mobilitas masyarakat.

“Kunci kita adalah kita segera mengurangi mobilitas dengan kebijakan PPKM, dukungan masyarakat terhadap upaya bersama untuk menerapkan PPKM yang menjadi kunci kita bisa menurunkan laju penularan,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Minggu (5/9/2021).

Pemerintah juga mendorong vaksinasi masyarakat agar mau divaksinasi. Selain itu, pemerintah memperkuat komitmen tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menambah banyak tenda darurat dan rumah sakit darurat.

“Terakhir upaya penyesuaian yang cepat dari fasyankes, komitmen kuat dari nakes untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal walau di tengah penambahan tenda darurat, RS darurat, ditambah risiko penularan tinggi, kasus banyak dalam waktu singkat,” ujarnya.

Dikutip dari Malaymail, Lim mempertanyakan hal ini kepada Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin. Ia menegaskan bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah Corona di Malaysia.

“Bisakah menteri kesehatan yang baru, Khairy Jamaluddin, menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut, Indonesia telah mengurangi kasus baru COVID-19 hariannya menjadi kurang dari Malaysia bahkan kurang dari setengah seperti kemarin 8.955 kasus menjadi 20.988 kasus Malaysia?” kata Lim.

“Ini bukan mencari-cari kesalahan, tetapi mencari cara untuk meningkatkan penanganan kita terhadap pandemi COVID-19 sehingga memenangkan perang melawannya,” tambah pemimpin DAP itu.

Catatan Lim, Malaysia saat ini menjadi salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia terkait respons COVID-19. Kasus baru per satu juga penduduk berada di 572,43 dibandingkan dengan Indonesia 37,40.

Sumber: detik.com

Kategori
Kesehatan

Varian Covid-19 Baru Mengancam, WNA Harus Dibatasi Masuk RI

IDTODAY NEWS – Sejumlah kegiatan masyarakat kini telah dibuka secara bertahap mengikuti penerapan PPKM yang telah turun dari Level 4 menjadi 3 maupun 2 di berbagai daerah.

Hal ini diputuskan mengikuti dengan perkembangan kasus COVID-19 nasional yang terlihat terus membaik. Per Jumat (3/9/2021), kasus konfirmasi nasional sudah berada di bawah 10 ribu dengan kasus aktif yang juga menurun menjadi kisaran 168 ribu.

Walau masih jauh dari angka 5 persen yang disebut WHO sebagai situasi yang dapat dikatakan terkendali, positivity rate orang mingguan nasional per 22 Agustus-28 Agustus telah mencapai 12,89%. Bahkan di Jakarta, per 26 Agustus-1 September 2021 telah mencapai 4,25%.

Kondisi yang sudah menunjukkan tren perbaikan ini tentu harus tetap dijaga agar tak muncul lonjakan kasus di kemudian hari. Termasuk juga dengan mengantisipasi ancaman masuknya varian-varian virus corona dari luar negeri.

Saat ini, masih berlaku Permenkumham nomor 27 Tahun 2021 mengenai Pembatasan Orang Asing masuk ke Wilayah Indonesia dalam PPKM Darurat. Aturan yang berlaku sejak 21 Juli 2021 itu diterapkan seiring penerapan masa PPKM Darurat guna mencegah penyebaran COVID-19.

Aturan tersebut menyebutkan hanya ada 5 kategori WNA yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia, yakni:

Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas
Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas
Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
Orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan seperti dokter-dokter dalam rangka misalnya untuk penanganan COVID-19 lalu petugas-petugas laboratorium
Awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menilai pembatasan itu masih tetap diperlukan. Bahkan termasuk perjalanan di dalam negeri. “Semua perjalanan dalam dan luar harus tetap ketat sampai kapan pun,” kata Pandu kepada wartawan, Sabtu (4/9/2021).

Pandu mengatakan, ancaman varian baru atau mutasi dari virus corona ini bisa dibawa oleh siapa saja yang berasal dari luar negeri. Sehingga, seharusnya pengetatan tidak hanya berlaku bagi WNA yang datang dari luar negeri, tetapi juga bagi WNI. “Bukan hanya orang asing, orang Indonesia yang dari mana pun juga bisa,” kata Pandu.

“Setiap pelaku perjalanan dari mana pun dan warga-negara mana pun, dan visa apa pun,” sambungnya.

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menilai pembatasan WNA masih tetap dibutuhkan. Bahkan menurutnya, aturan bagi orang yang masuk RI pun harus lebih diperketat.

Yakni dengan sejumlah syarat seperti vaksinasi lengkap maupun hasil negatif tes PCR. Keduanya bertujuan untuk menyaring agar tak ada orang dengan COVID-19 yang lolos.

Dicky menilai bahwa aturan soal kedatangan orang dari luar negeri tersebut layak diperketat. Sebab, kini berbagai varian baru seperti varian Mu yang telah ditemukan berkembang di Kolombia dan varian Lambda di Peru ini bisa mengancam laju penularan di Indonesia saat ini yang mulai mereda. “Malah harus lebih ketat dengan ancaman varian sekarang, varian Mu, varian C.1.2, varian Lambda, dan juga potensi varian lain. Jadi karena sekarang masih cenderung longgar menurut saya, harus lebih ketat,” paparnya.

Sumber: lawjustice.co

Kategori
Kesehatan

Pemalsu Sertifikat Vaksinasi Ditangkap, Anies: Lebih Mudah Mendapatkan Vaksin Daripada Memanipulasi Surat Vaksin

IDTODAY NEWS – Pasca Polda Metro Jaya menangkap dua orang terduga pelaku pembuat dan penjual sertifikat vaksin Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara.

Ia mengimbau masyarakat Ibu Kota untuk tidak memanipulasi sertifikat vaksin COVID-19 karena akan ada sanksi tegas dari pihak berwajib.

“Ya, janganlah ini kan urusan kemanusiaan dan lebih mudah mendapatkan vaksin daripada memanipulasi surat vaksin,” kata Gubernur Anies saat meninjau layanan vaksinasi dosis ketiga di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu.

Menurut dia, vaksinasi COVID-19 saat ini sangat mudah didapatkan tanpa harus mengeluarkan uang kepada pihak lain untuk mendapat sertifikat vaksin.

“Datang ke tempat vaksin di mana saja gratis dan mudah,” kata dia.

Anies juga mengajak masyarakat agar tidak mengurus surat vaksin secara ilegal. Karena pemerintah sudah menyediakan layanan vaksinasi yang terbuka setiap saat tanpa harus mengeluarkan uang.

“Biasanya mengurus itu karena repot, ini vaksinnya gampang. Ngapain mengurus surat yang aneh-aneh,” kataya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dua orang terduga pelaku pemalsu dan penjual sertifikat palsu vaksinasi COVID-19 yang terkoneksi dengan aplikasi pedulilindungi.id, yakni berinisial HH (30) dan FH (23), melalui akun media sosial.

Sumber: fin.co.id

Kategori
Kesehatan

Menkes Sebut Data Entry di Indonesia Sering Terjadi Kesalahan

IDTODAY NEWS – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui proses pemasukan data atau data entry di Indonesia masih terjadi kesalahan. Namun, saat ini data terkait sertifikat vaksin lewat aplikasi PeduliLindungi sudah diperbaiki.

Hal itu disampaikan Menkes Budi menanggapi beredarnya surat keterangan vaksinasi COVID-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), bisa dilihat secara umum melalui aplikasi PeduliLindungi.

“Karena tetap data entry kan Indonesia sering terjadi kesalahan, niatnya ke sana,” kata Budi di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 3 September 2021.

Menurut dia, aplikasi PeduliLindungi itu digunakan untuk mengecek apakah sudah disuntik vaksin atau sudah menjalani tes di laboratorium. Menurut Budi, yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas.

“Misalnya check-in di airport, mau check-in ke mal atau mau masuk ke industri, kantor,” ujarnya.

Maka dari itu, Budi mengaku pihaknya mendapat masukan terkait sistem pendataan untuk mengecek statusnya seperti apa. Misalnya, ketika memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dilihat statusnya sudah divaksin atau belum.

“Kalau ternyata ada perbedaan status, oh saya sudah divaksin nih dua kali tapi di sini enggak keluar (sertifikat), itu tetap kita bisa koreksi. Kalau orang-orang sudah datang tidak tahu statusnya, begitu datang, ditolak rakyat merasa tidak nyaman,” ujarnya.

Sumber: viva.co.id

Kategori
Kesehatan

Sri Mulyani: Tahun Depan Dimulai Program Vaksin Berbayar

IDTODAY NEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah bakal membuka opsi program vaksin berbayar alias vaksin mandiri pada 2022. Vaksinasi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat mampu.

“Untuk mereka yang akan melakukan boosting, untuk vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruangan tahun depan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Badan Anggaran DPR bersama pemerintah, Rabu (25/8).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada sekitar 27 juta orang yang direncanakan bakal mengikuti program vaksin berbayar tersebut.

Menurut Sri Mulyani, opsi vaksinasi berbayar ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan di tahun depan pemerintah masih akan tetap memberikan program vaksinasi gratis bagi 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 189 juta penduduk. Vaksinasi gratis ini juga akan diutamakan bagi penerima bantuan iuran (PBI) JKN.

“Dan dalam hal ini kelompok penduduk yaitu penerima PBI harus di-secure vaksinasinya,” ujar Sri Mulyani.

Adapun pada 2022, pemerintah akan mengalokasikan anggaran kesehatan senilai Rp 77,05 triliun. Sebanyak Rp 3 triliun di antaranya dialokasikan untuk vaksin.

Selain itu, pemerintah juga tetap akan menyiapkan dana Rp 6,5 triliun untuk mengantisipasi munculnya varian baru, seperti kasus varian Delta yang terjadi beberapa pekan lalu.

“Program vaksinasi tetap masih ada Rp 3 triliun dan antisipasi kalau sampai terjadi munculnya varian seperti delta kita juga memberikan antisipasi belanja sekitar Rp 6,5 triliun,” ujarnya.

Secara rinci, cakupan anggaran penanganan kesehatan di tahun depan terdiri dari testing, tracing, treatment sebesar Rp 4,5 triliun, perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp 14,9 triliun untuk 250 ribu pasien dengan cost sharing BPJS.

Kemudian obat COVID-19 sebesar Rp 1 triliun untuk 4 juta paket, insentif tenaga kesehatan mencapai Rp 6,4 triliun, pengadaan vaksinasi Rp 38,44 triliun, dukungan vaksin pusat Rp 3 triliun dan antisipasi kesehatan lainnya Rp 6,5 triliun.

Sumber: kumparan.com

Kategori
Kesehatan

Makin Sedikit, Kini Tersisa 3 RT Zona Merah di Jakarta

IDTODAY NEWS – Zona merah di DKI Jakarta semakin menyusut. Saat ini hanya tersisa tiga rukun tetangga (RT) yang masuk ke dalam kriteria zona merah.

Dilihat di situs corona.jakarta.go.id per pukul 12.30 WIB, Pemprov DKI memperbarui data zona rawan Corona untuk periode 16-22 Agustus 2021. Masing-masing titik tersebar di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Selain zona merah, enam wilayah kota dan kabupaten di Jakarta juga melaporkan sebaran zona oranye dan kuning. Perinciannya, 431 titik di Jakarta Pusat, 1.113 titik di Jakarta Timur, 935 di Jakarta Barat, 989 titik di Jakarta Selatan, 566 di Jakarta Utara dan 26 titik di Kepulauan Seribu.

Berikut titik zona merah di DKI saat ini:

1. Kelurahan Petojo Selatan RT 9 RW 8, Jakarta Pusat

– jumlah kasus aktif: 9
– jumlah rumah dengan kasus aktif: 7

2. Kelurahan Cibubur RT 6 RW 3, Jakarta Selatan

– jumlah kasus aktif: 14
– jumlah rumah dengan kasus aktif: 6

3. Kelurahan Ciganjur RT 6 RW 6, Jakarta Selatan

– jumlah kasus aktif: 12
– jumlah rumah dengan kasus aktif: 7

Sumber: detik.com