Covid-19 Tembus Sejuta, PKS: Jangan Malah Biarkan WN China Masuk Di Tengah PPKM

  • Bagikan
Covid-19 Tembus Sejuta, PKS: Jangan Malah Biarkan WN China Masuk Di Tengah PPKM
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati/RMOL

IDTODAY NEWS – Belum genap setahun, sebaran Covid-19 di Indonesia telah menembus angka 1 juta kasus. Indonesia juga menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai jumlah tersebut.

Catatan ini, kata anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati harus dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk lebih konsisten dengan kebijakan yang diambil dalam penanggulangan Covid-19 ini.

Jika di awal penyebaran Covid-19 pemerintah terlihat gamang dan tidak konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19, maka saat ini hal itu tidak boleh lagi terjadi.

Baca Juga  Peringatkan Abu Janda, Ustadz Maaher: Jangan Hina Nabi Kami Kalau Tidak Mau Digorok

Secara teknis, Kurniasih meminta agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diterapkan secara konsisten dan tidak tebang pilih.

“Jangan di tengah kebijakan PPKM ini, pemerintah justru membiarkan WNA dari China dalam jumlah cukup banyak justru masuk ke Indonesia seperti yang terjadi belum lama ini,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/1).

Mufida menyoroti masih longgarnya pembatasan dalam kebijakan PPKM. Bahkan mobilitas penduduk masih belum cukup ketat dibatasi dan terkesan tidak konsisten. Perkantoran ditetapkan 75 persen WFH, namun operasional transportasi publik masih sampai malam dan tidak seketat pada saat awal pandemi.

Baca Juga  Australia Kembali Perpanjang Lockdown Corona di Melbourne

“Akibatnya klaster perkantoran tetap bermunculan. Dalam perpanjangan PPKM, kegiatan pusat perbelanjaan justru diperlonggar dengan diperbolehkan beroperasi sampai jam 20.00 dari sebelumnya jam 19.00,” papar dia.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini juga menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan klaster pemukiman terutama di perkotaan.

Di Jakarta misalnya klaster keluarga meningkat sampai 44 persen. Di Jawa Barat, peningkatan klaster keluarga menyebabkan meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.

Baca Juga  Zara Zettira: Sejak Dulu Kala Sumbar Sudah Pancasila, Puan Kemana Aja?

Mufida meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan juga dalam skala lokal sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus.

“Pembatasan mobilitas juga perlu diperketat mengingat meningkatnya klaster keluarga di bulan ini di antaranya dampak dari libur Natal dan tahun baru lalu, di mana banyak keluarga berpergian,” tandasnya.

Baca Juga: Nasib Ketua DPC Gerindra Ali Lubis Usai Minta Anies Mundur dari Gubernur DKI Jakarta

Baca Juga  Izin Keramaian Disetop Pasca Kerumunan Haul Syeh Abdul Qadir Jailani

Sumber: rmol.id

  • Bagikan