IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik memprotes keras soal dihapuskannya data kematian dari indikator penanganan Covid-19.

Rachland menilai bahwa dihapuskannya data kematian itu adalah bukti paling keras dan kasar bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal.

Hal itu karena, menurutnya, Pemerintahan yang menutupi angka kematian adalah Pemerintahan yang tak menghargai kehidupan.

“Ini adalah bukti paling keras dan kasar bahwa Pemerintahan ini sudah gagal!” katanya melalui akun Twitter Rachlannashidik pada Rabu, 11 Agustus 2021.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19.

Hal itu diumumkan oleh Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, hal itu dilakukan karena ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian beberapa pekan sebelumnya.

“Sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” ungkap Luhut pada Senin, 9 Agustus 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

Baca Juga  Sindir Jokowi hingga Luhut, Natalius: Pernah Ngemis ke Saya, setelah Jadi Pejabat Moralnya Dipertanyakan

Luhut melanjutkan bahwa dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19, maka terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 ke level 3.

Kendati demikian, Luhut mengatakan bahwa lonjakan kasus kematian akan tetap menjadi salah satu perhatian Pemerintah.

Katanya, Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan kasus kematian signifikan dalam beberapa minggu terakhir.

Baca Juga  Bikin Kacau Dunia, PBB Didesak Buktikan Covid-19 Bukan Senjata Biologis

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) itu juga mengklaim bahwa sejauh ini, laju penambahan kasus kematian akibat Covid-19 di Jawa Bali kian menurun.

“Kami juga melihat laju penambahan kematian di Jawa Bali semakin menurun, meskipun kondisinya bisa fluktuatif di masing-masing provinsi,” ujarnya.

Sumber: terkini.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan