Defisit APBN 5,7 Persen di 2021, Kemenkeu: Perlu Pembiayaan Utang Cukup Tinggi

Defisit APBN 5,7 Persen di 2021, Kemenkeu: Perlu Pembiayaan Utang Cukup Tinggi
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.(Foto: TEMPO)

IDTODAY NEWS – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman membeberkan alasan pemerintah harus mencari utang untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Pada tahun ini, defisit APBN ditetapkan mencapai 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp 1.006,4 triliun.

“Untuk 2021, defisit anggaran APBN ditetapkan 5,7 persen dari PDB. Sehingga diperlukan pembiayaan utang cukup tinggi,” ujar Luky dalam siaran langsung, Senin, 25 Januari 2021.

Bacaan Lainnya

Luky mengatakan pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang di 2021 akan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, terutama dari pasar dan dukungan Bank Indonesia. “Dengan tetap mempertimbangkan kondisi kas, proyeksi penerimaan dan kebutuhan belanja pemerintah, biaya dan risiko utang, serta sentimen dan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik.”

Pembiayaan APBN melalui utang, ujar Luky, salah satunya dilakukan dengan penerbitan SBN ritel, baik konvensional maupun syariah, misalnya ORI, SBR, Sukuk Tabungan, dan Sukuk Ritel. Pada 2021, pemerintah berencana menawarkan enam seri SBN ritel yang dijual online.

Baca Juga  Sri Mulyani Ungkap APBN Sudah Tekor Rp 500 Triliun per Agustus 2020

“Seri pertamanya dilakukan hari ini dengan penerbitan ORI019,” kata Luky. Ia mengatakan penerbitan SBN ritel secara reguler dilakukan sebagai upaya memenuhi target APBN tahun berjalan, juga memberikan alternatif instrumen investasi yang aman bagi masyarakat.

Ia mengatakan salah satu program yang akan didukung dari dana penerbitan ORI019 antara lain adalah upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19, salah satunya program vaksinasi yang sedang dicanangkan pemerintah. Pasalnya, ia meyakini vaksinasi akan menjadi game changer untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Dukungan program kesehatan termasuk pengadaan vaksin sudah jadi komitmen bersama dan pendanaannya tertuang dalam APBN 2021. Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penerbitan ORI019 sebagai salah satu upaya bersama untuk pulihkan negeri,” ujar dia.

Pemerintah mulai menawarkan ORI019 pada hari Senin, 25 Januari 2021 hingga 18 Februari 2021. Tingkat kupon yang ditawarkan adalah 5,57 persen. Adapun pembelian bisa dilakukan di 26 kanal online mitra distribusi.

Sebelumnya, pendiri diskartes.com Andika Diskartes berbagi tips berinvestasi Obligasi Negara Ritel atau ORI untuk dana pensiun. Menurutnya, meski jangka waktunya hanya tiga tahun, investasi ORI cocok untuk tujuan pendidikan dan pensiun.

Baca Juga  Sebut Ibu Kemenkeu RI Menjadi Dukun Peramal, Fadli Zon: Aduh Bu, Coba Pikirkan Hari Ini

“Kalau ORI ini, karena dia sangat membantu cash flow bulanan, misal pensiun 10 tahun lagi, kita setiap bulan dapat cash flow masuk. Cash flow masuk di rekening, bisa kita investasikan ke reksadana, dan lakukan sampai jatuh tempo,” kata Andika dalam diskusi, Sabtu, 4 Juli 2020.

Dia berharap investor yang membeli surat utang negara ORI itu bertahan sampai jatuh tempo. Namun syaratnya, kata dia, investor harus memiliki dana darurat.

Baca Juga: Potensi Wakaf Sangat Besar, Jokowi Berharap Jangan untuk Ibadah Saja

Sumber: tempo.co

Pos terkait