Demi Keselamatan Rakyat, Pemerintahan Jokowi Harus Siap Terima Koreksi AHY Dan Ibas

  • Bagikan
Demi Keselamatan Rakyat, Pemerintahan Jokowi Harus Siap Terima Koreksi AHY Dan Ibas
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) didampingi istri masing-masing/Net

IDTODAY.CO – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan dan kritik yang cukup keras kepada pemerintah yaitu soal “failed nation”.

Keduanya mempertanyakan kemampuan negara dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Mereka mengkhawatirkan rakyat tidak bisa diselamatkan dan Indonesia menjadi bangsa yang gagal dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga  Kompak, Idham Azis Antar Listyo Sigit Ke DPR Untuk Jalani Fit And Proper Test

Aktivis Demokrasi DKI Jakarta, Alkautsar mendukung dan membenarkan pernyataan dua pucuk Demokrat tersebut. Menurut dia, kondisi penanganan pandemi di Indonesia saat ini memang cukup memprihatinkan. Penyebabnya, penyebaran virus mematikan itu belum mampu dikendalikan oleh pemerintah.

“Tidak salah itu, statement Mas Agus dan Mas Ibas benar dan patut didukung, kondisi pandemi di negara kita makin hari makin mengkhawatirkan, pemerintah terbukti tidak mampu mengatasinya,” ujar pemuda asal Aceh yang juga mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) DKI Jakarta itu, Jumat (9/7).

Baca Juga  Rocky Gerung: Angkat Anies Jadi Komandan Penyelesaian Covid-19 Nasional!

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 8 Juli 2021, terdapat penambahan 38.391 kasus baru Covid-19. Artinya, sejak Maret 2020 sampai saat ini kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 2.417.788 kasus.

Selain itu, dari data yang sama ada juga penambahan kasus kematian akibat Covid-19. Pada 8 Juli ini, ada 852 pasien yang meninggal dunia. Dengan kata lain, sudah 63.760 orang Indonesia yang harus meregang nyawa lantaran terpapar virus.

Baca Juga  HRS Kembali Ditetapkan Tersangka, Munarman: Jelas-jelas Habib Dijadikan Target Operasi Politik

Alkautsar menegaskan, dengan lonjakan kasus yang masih cukup tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah sudah gagal dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Apalagi, tambahnya, pandemi ini sudah berlangsung selama satu tahun lebih.

“Seharusnya pemerintah meminta maaf karena tidak mampu menyelematkan rakyat dari Covid-19 dan mengakui telah gagal dalam mengendalikan persoalan ini,” tegas dia.

Ditambah lagi, lanjut Alkautsar, akibat pandemi Covid-19 kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga semakin parah.

Baca Juga  Pimpinan Komisi II DPR: Tak Ada yang Tahu Kapan Pandemi Terkendali, Pemerintahan Daerah Harus Tetap Jalan

Awal bulan ini, Bank Dunia telah menurunkan status Indonesia dari kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income) pada tahun 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income) pada tahun 2020.

Dalam catatan Bank Dunia itu, pendapatan nasional kotor atau GNI per kapita Indonesia turun menjadi 3.870 dolar AS pada tahun 2020. Sebelumnya, pada tahun 2019 GNI per kapita Indonesia mencapai 4.050 dolar AS.

Baca Juga  Azis Syamsuddin: Kerja DPR Lebih Cepat Dan Efisien Berkat E-Parlemen

Menurut Alkautsar, turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang berimbas pada sektor ekonomi.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat dan terukur agar tidak menjadi bangsa yang gagal dalam penanganan Covid-19.

“Keselamatan rakyat memang jauh lebih penting, bahkan lebih dari segalanya. Maka dari itu pemerintah harus bekerja sama dengan semua elemen masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga  Densus 88 dan BNPT Kawal Perjalanan Ba'asyir Menuju Kediamannya di Sukoharjo

Selain itu, Alkautsar juga meminta kepada pemerintah untuk menanggapi serius kritikan dan masukan dari elemen-elemen masyarakat di luar pemerintahan. Sebab, masukan tersebut tentu saja demi kebaikan bersama untuk menyelamatkan rakyat dari serangan mematikan Covid-19.

“Pemerintah jangan anti kritik, harus siap menerima koreksi demi kebaikan rakyat,” ucapnya.

Sumber: rmol.id

  • Bagikan