Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mengatakan, atas nama Fraksi Partai Demokrat, ia sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tetap mengesahkan UU tersebut. Padahal, UU itu mendapatkan banyak penentangan masyarakat di berbagai daerah, termasuk juga di Jakarta.
“Pemerintah dalam hal ini Presiden, telah gagal mendengarkan dan juga mengabaikan aspirasi rakyat, melalui protes buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan, dan juga penolakan dari tokoh agama serta tokoh akademisi,” ujarnya.