Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) petang. Foto: Pojoksatu

Di Tengah #GakPercayaJokowi, Anies Dipuji Sebagai Pemimpin Sesungguhnya

IDTODAY NEWS – Peristiwa Gubernur Jakarta Anies Baswedan menjumpai demonstran penolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, semalam, menuai pujian, di tengah trending topik #GakPercayaJokowi di Twitter zona Indonesia.

Pujian terhadap Anies, antara lain disampaikan oleh aktivis dakwah Hilmi Firdausi, Jumat (9/10/2020). Dia mengatakan itulah, “pemimpin sesungguhnya…”

Hilmi mengunggah tautan video ke timeline Twitter. Video itu berisi peristiwa ketika Anies berdialog dengan demonstran dan diberi judul: bikin merinding, begini cara Anies tenangkan pendemo.

Banyak netizen yang kemudian ikut memberikan pujian kepada Anies setelah peristiwa itu diberitakan media-media nasional.

Sementara itu, hingga pagi hari ini, menurut pengamatan Suara.com, trending topik Twitter masih dikuasai tagar kontra pengesahan UU Cipta Kerja serta dukungan terhadap aksi massa untuk menuntut pencabutan UU yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10/2020): #UUOmniBusLawSengsarakanRakyat, #JanganBungkamRakyat, #RakyatBukanCumaElu, #GakPercayaJokowi. Peristiwa pembakaran fasilitas publik di Jakarta juga disoroti netizen dengan membuat tagar #MahasiswaAtauPerusuh.

Baca Juga  Bantuan Akidi Tio Rp2 Triliun Dipuji, Denny Siregar Sindir Penggalangan Donasi Palestina

Anies bertemu demonstran untuk mengingatkan mereka agar menyuarakan keadilan dengan tertib.

“Teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan, kewajiban kita semua dan termasuk Anda semua yang sedikit banyak sedang menegakkan keadilan. Jadi tolong jalankan dengan tertib, siap tertib? Siap sampai rumah tertib?,” kata Anies bertanya pada demonstran yang dijawab serentak oleh massa.

“Ingat bahwa kita kata-katanya bisa dijaga,” Anies menambahkan.

Baca Juga  Satgas : Vaksinasi Berjalan Efektif Apabila Disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan

Anies mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan setiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya

Anies juga mengatakan bahwa hak untuk menyampaikan aspirasi di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia tidak hilang karena Indonesia memang negeri merdeka, karenanya apa yang akan jadi aspirasi harus disampaikan secara tertib.

“Apalagi, sekarang ini sedang ada wabah COVID-19, ini kita semua berisiko, saya tidak ingin ada yang sakit, karenanya yang merasa dirinya pejuang, tolong pulang ke rumah tidak ada yang sakit. Besok kita teruskan, betul-betul akan teruskan,” kata Anies.

Baca Juga  Sindir HNW, Ferdinand: Dia Sebar Opini Seolah NU Dukung Taliban

Kesempatan bertemu dengan mahasiswa, semalam, juga dimanfaatkan Anies untuk mengimbau mereka pulang ke rumah masing-masing sambil tetap ikuti perkembangan.
ADVERTISING

“Karena itu adalah perjuangan kita semua. Sebagian dari Anda sudah kembali. Sekarang kita tunjukkan bahwa kita warga negara yang bertanggung jawab. Mari kita semua berdiri nyanyi Padamu Negeri,” kata Anies.

Sejak awal pekan ini, berbagai elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh, demonstrasi untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja di sejumlah lokasi di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia.

Apa kata pemerintah?

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengimbau semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan menyusul aksi menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah.

Baca Juga  Penundaan Pilgub DKI 2022 Dinilai Zalimi Anies Baswedan

“Oleh sebab itu melihat perkembangan situasi saat ini, pemerintah mengajak mari kita semua menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, semua, semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara, pemerintah, rakyat, masyarakat dan civil society, mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat,” kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual dari kantornya, semalam.

Menurut dia UU Ciptaker dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah, dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak.

“Serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya,” kata Mahfud dalam laporan Antara.

Baca Juga  PSKP: Sangat Layak OPM Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

UU Cipta Kerja, kata dia, dibuat untuk merespons keluhan masyarakat buruh bahwa pemerintah itu lamban di dalam menangani proses perizinan berusaha dan peraturannya tumpang tindih.

Oleh karena itu, kemudian dibuat UU yang sudah dibahas sejak lama.

“Di DPR itu semua sudah didengar semua, semua fraksi ikut bicara, kemudian pemerintah sudah bicara dengan semua serikat buruh, berkali-kali. Di kantor menkopolhukam dan di kantor menkoperekonomian kemudian pernah di kantor Menteri Ketenagakerjaan. Dan sudah mengakomodasi meskipun tidak seratus persen,” kata Mahfud.

Dia menegaskan tidak ada ada satupun pemerintah di dunia yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat UU.

Baca Juga  Boyamin MAKI Klaim Dapat Info Harun Masiku Sudah Meninggal Dunia

Menurut dia UU Cipta Kerja itu juga menyediakan peluang kerja yang jumlah setiap tahunnya mencapai 3,5 juta, dengan 82 persen tingkat pendidikan di bawah SMP.

Mahfud menambahkan, ada informasi hoaks terkait isi UU Cipta Kerja, seperti pesangon tidak ada, tidak ada cuti hamil, dan mempermudah PHK.

“Itu tidak benar. Justru PHK harus dibayar kalau belum putus. Dalam UU ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ini dibilang tidak ada, hoaks. Bahkan, ada yang menyebut pendidikan dikomersilkan,” kata Mahfud.

Bagi masyarakat yang tidak puas atas UU Cipta Kerja, kata dia, bisa menempuh dengan cara sesuai konstitusi.

“Caranya yaitu dengan menyalurkan lewat PP, Perpers, Permen, Perkada sebagai delegasi UU. Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi dan formal ke MK,” kata Mahfud.

Baca Juga  How Democracies Die Viral Gara-gara Dibaca Anies Baswedan, Isinya Soal Apa?

Pemerintah pun menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa yang menolak UU Cipta Kerja dengan merusak fasilitas umum dan melukai petugas serta menjarah.

“Tindakan itu jelas merupakan kriminal dan tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” katanya.

Sebelum melakukan konferensi pers Mahfud menggelar rapat bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Mendagri Tito Karnavian. Pernyataan dari pemerintah itu ditandatangani oleh para pejabat tersebut.

Sumber: suara.com

Tinggalkan Balasan