Nadiam Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim/RMOL

Diduga Langgar HAM, Dilaporkan Mahasiswa, Nadiem Belum Respons

IDTODAY NEWS – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait laporan dugaan pelanggaran HAM. Pelaporan itu dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pun mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat panggilan pada 18 Agustus 2020. Namun, tidak ada respon apapun dari pihak Kemendikbud.

Baca Juga  Anwar Abbas: Orang yang Mengaku Pancasilais Mestinya Tidak Anti Agama Tertentu

“Udah (dipanggil) dari beberapa waktu lalu. Belum (ada respon),” ujar dia kepada JawaPos.com, Senin (24/8).

Sebagai informasi, sebelumnya mahasiswa Unnes bernama Franscollyn melapor kepada Komnas HAM bahwa Nadiem diduga telah melanggar HAM. Ada dua poin pengaduan yang dilayangkan kepada Mas Menteri.

Pertama adalah Nadiem yang tidak tanggap dalam menghadapi kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Sebab, perguruan tinggi masih mewajibkan mahasiswanya untuk membayar uang kuliah secara penuh, meskipun pembelajaran dilakukan via daring.

Baca Juga  Sandiaga Uno: Jelang Lulus Kuliah, Mahasiswa Harus Peka Melihat Peluang Usaha

Kedua, yakni tidak adanya tindakan dari Kemendikbud kepemimpinan Nadiem atau pembiaran atas tindakan represif (menekan) pihak kampus yang dilakukan kepada mahasiswa. Padahal, mahasiswa sendiri menuntut keringanan pembayaran uang kuliah secara damai.

Untuk itu, Komnas HAM akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Nadiem. Sebab, menurutnya ini adalah hal yang mendesak.

“Makanya kita akan panggil lagi. Semoga, menjadi perhatian menteri dan presiden. Kasus ini tidak hanya semata-mata Unnes. Namun masalah dasar tata kelola pendidikan. Dan ini fundamen dasar masa depan Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga  Rizal Ramli: Angin Surga Pemerintah, Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen Tidak Berbasis Data Kuat

Rencananya, surat panggilan kedua Nadiem akan dilayangkan pada akhir Agustus ini. Apabila tetap tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, ini menjadi bukti ketidakseriusan Mendikbud mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia.

“Akhir Agustus ini atau September awal. Respons menteri akan menunjukkan dia komitmen pada pendidikan yang baik bagi semua atau sebaliknya jika tidak datang,” pungkasnya.

JawaPos.com pun telah menghubungi Mendikbud dan juga Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani. Akan tetapi hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Baca Juga  Syahganda Batal Bebas Hanya Karena Surat MA dari Whatsapp, Ray Rangkuti: Penghormatan HAM Menipis di Era Jokowi

Sumber: fajar.co.id

Tinggalkan Balasan