Din juga menyoroti soal anggota parlemen atau DPR yang saat ini justru banyak mengesahkan Rancangan Undang-Undang secara diam-diam. Padahal pengesahan UU mestinya dilakukan secara transparan dan dapat melibatkan masyarakat.
Dia mengatakan saat ini anggota DPR justru terlihat enggan menampung aspirasi masyarakat. “Ini jelas yang membuat kami semua turun sendiri untuk menyuarakan suara kita. Aspirasi kita. Dan begitu pula sebagai alasan lanjutan suara yang sudah disampaikan banyak pihak, termasuk individu, tokoh-tokoh bangsa itu tidak diperhatikan oleh pemangku amanat. Bahkan, itu diabaikan dan disikapi dengan angkuh oleh pemangku amanat,” katanya.
Din mengungkap rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 18 Agustus mendatang, bertepatan dengan hari lahir Pancasila dan rangkaian peringatan 75 tahun Kemerdekaan Indonesia.
Din menyebut, KAMI merupakan koalisi yang akan diikuti oleh sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat dari berbagai unsur, mulai dari tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, profesional, aktivis, buruh, dan angkatan muda.
Sejumlah nama yang disebut akan ikut dalam koalisi itu antara lain, Rahmawati Soekarnoputri, Rizal Ramli, Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Sri Edy Swasono, Rahmat Wahhab, Taufik Ismail, MS. Kaban, Rocky Gerung, Said Didu, hingga pakar hukum Refly Harun.
Sumber: teropongsenayan.com