Djarot PDIP Heran kok Bisa Presiden 3 Periode, Ada yang Akrobat Bikin Gorengan Gosong

  • Bagikan
Djarot PDIP Heran kok Bisa Presiden 3 Periode, Ada yang Akrobat Bikin Gorengan Gosong
Ketua DPP PDIP Djarot saiful Hidayat. Foto: Jawa Pos

IDTODAY NEWS – Rencana amandemen UUD 1945 dipastikan hanya akan fokus memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) (dulu disebut GBHN).

Dipastikan pula bahwa sampai saat ini MPR tidak pernah membahas soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Itu ditegaskan Ketua Badan Kajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

“Badan pengkajian tetap fokus mengkaji secara mendalami tentang substansi dari PPHN,” terangnya.

Baca Juga  Ribka Tak Wakili Sikap PDIP, Melki Laka Lena: Edy Wuryanto Dan Pak Ganjar Ikut Divaksin Kok

Ketua DPP PDIP ini menilai, isu jabatan presiden 3 periode dalam amandemen UUD 1945 itu tidak lebih sebuah gorengan.

Gorengan itu disebut Djarot dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Gorengan dimaksud semakin masif pasca pidana kebangsaan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada 16 Agustus 2021 lalu.

Dalam pidatonya, sosok yang akrab disapa Bamsoet itu sempat menyinggung tentang wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Baca Juga  Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj Positif COVID-19, Mohon Doa Kesembuhan

“Digoreng-goreng sampai gosong, direbus, digoreng, dibolak-balik, ada yang main akrobat-akrobat begitu,” ungkap Djarot.

Sampai akhirnya, gorengan itu merembet dan melebar kemana-mana sampai pada pada jabatan presiden 3 periode.

“Sekali lagi, kami tidak pernah mengkaji secara mendalam tentang keberadaan pasal-pasal di luar ini,” tegasnya.

Djarot menuturkan, wacana amandemen UUD 1945 tersebut merupakan rekomendasi dari MPR periode 2009 lalu.

Karena itu ia menekankan bahwa pembahasan amanedemen ini tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Baca Juga  Puan Maharani Kritik Jokowi, Pengamat: Dia Butuh Diakui Sebagai Tokoh yang Sebanding Prabowo

“Ini sudah dibahas secara mendalam oleh MPR periode sebelum sebelumnya, yaitu 2009 sampai dengan 2014,” terangnya.

Salah satu keputusannya adalah melakukan formulasi sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara,” paparnya.

Sampai sejauh ini, badan pengkajian MPR juga sudah melakukan komunikasi dengan para pakar, akademisi, forum rektor, masyarakat, hingga tokoh-tokoh.

Hasilnya, dalam diskusi tersebut mereka disebut Djarot sepakat menghadirkan PPHN.

Baca Juga  Ruhut Sitompul Ungkap Dalang Demo ‘Jokowi End Game’: Kadrun Parpol Oposisi Kerjanya Pencitraan Gatot

Sebab, kehadiran haluan negara adalah sebuah hal yang urgen dan sangat penting.

“Kenapa? Haluan negara ini adalah sebagai peta jalan, mau menuju ke mana Indonesia ini, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan,” tandas Djarot.

Sumber: pojoksatu.id

  • Bagikan