Anggota DPD RI Misharti
Anggota DPD RI Misharti/Pojoksatu

DPD RI: Pilkada 2020 Harus Ditunda, Saya Yakin Pemerintah Nggak Bakalan Bisa Kontrol Protokol Kesehatan

IDTODAY NEWS – Desakan terkait dengan Penundaan Pilkada serentak 2020 kembali dilontarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Desakan tersebut, menyusul meningkatnya penyebaran virus corona atau Covid-19 di sejumlah daerah.

Demikian disampaikan oleh Anggota DPD RI Misharti kepada wartawan di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

“Saya berharap pemerintah kembali mengkaji ulang agar Pilkada Serentak ditunda atau diundur ke 2021,” ujarnya.

Baca Juga  Pelapor Natalius Pigai Dianggap Tak Wakili Orang Minang

Ia mengatakan, dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keamanan rakyat yang saat ini sangat rentan terhadap penularan virus.

Apa lagi saat sekarang ini, lanjut Senator asal Riau ini, kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah.

“Saya dengan tegas minta pemerintah melihat secara riil bahwa penularan Covid-19 ini belum terkendali dan lebih mengedepankan keselamatan jiwa masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga  Wakil Ketua DPR Nilai Pilkada 2020 Berhasil, tetapi Minta Satgas Covid-19 Waspada

Jika tetap dilanjutkan, sambungnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan menerapkan standar yang sangat ketat.

Sebab, tambah Misharti, standar teknis pencoblosan tentu harus diubah dan tidak bisa disamakan dengan situasi normal.

“Tentu hal ini menambah berat di segi anggaran maupun sumber daya, saya yakin Pilkada ini akan menimbulkan klaster baru penularan virus,” ungkapnya.

“Selain begitu banyak biaya yang harus di persiapkan baik itu terkait APD, sarana prasarana seperti paku, bantal pencoblos dan lain-lain yang harus diganti setiap orangnya dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan,” jelasnya.

Baca Juga  Pilkada 2020 Terancam Ditinggalkan Pemilih Bukan Karena Corona, Tapi...

Menurutnya, pihak penyelenggara tidak akan mampu mengontrol pergerakan orang dan memastikan calon pemilih akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah.

“Saya khawatir akan menimbulkan klaster baru Pilkada. Di awal pendaftaran saja kita lihat ada beberapa calon terkonfirmasi positif Covid-19,” pungkasnya.

Sumber: pojoksatu

Tinggalkan Balasan