Fahri Hamzah Sebut Negara Fasilitasi Panggung Konflik Lengkap Ring Tinju
IDTODAY NEWS – Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi twit Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme.
Fahri menilai cara pandang pemerintah dalam menangani konflik, khususnya di media sosial perlu diubah.
“Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi. Ini bukan soal pak Din dan pak itu atau Pigai dan Abu Janda,” kata Fahri.
Fahri mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan memfasilitasi konflik di media sosial.
“Ini soal posisi negara di tengah hingar bingar media sosial. Mengapa “fasilitas” yang meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada?,” kata Fahri.
Baca Juga: Din Syamsuddin Diserang Isu Radikal, Tengku Zul: Apa Ini Upaya Stigma Muhammadiyah?
Fahri menyebut pemerintah memfasilitasi konflik itu dengan menyiapkan panggung lengkap dengan ring tinju.
“Prof, negara sedang bingung dengan warganya yang bising dan bertengkar soal-soal gak jelas. Padahal negara memfasilitasi panggung gak jelas itu lengkap dengan ring tinjunya,” kata Fahri.
Selain memfasilitasi panggung dan ring tinju, negara juga turut memihak dalam konflik tersebut.
“Udah gitu negara juga nampak berpihak dalam sengketa. Tambah gaduhlah suasana di tengah pandemi corona,” tandas Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Din Syamsuddin dilaporkan ke Komisi Aparatur Negara (KASN) oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institute Teknologi Bandung (GAR-ITB).
Baca Juga: Anak Buah Moeldoko Santai Saja, Tidak Perlu Sampai Menuding JK Sedang Provokasi
GAR ITB berharap Din Syamsuddin yang juga dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu dipecat karena radikal.
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan laporan terkait Din Syamsuddin yang dituduh radikal tidak diproses pemerintah.
“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orng minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu,” tegas Mahfud, dikutip dari akun twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Sabtu (13/2).
Mahfud meyakini Din Syamsuddin bukan penganut radikalisme. Din kritis kepada pemerintah, tetapi bukan berarti dia seoang radikalis.
“Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah “Darul Ahdi Wassyahadah”. Beliau kritis, bukan radikalis,” tandas Mahfud MD.
Baca Juga: Indeks Demokrasi Menurun, SBY & JK Turun Gunung, Apa NKRI Masih Baik-baik Saja?
Sumber: pojokstu.id
