Faisal Basri Kritik APBN Lebih Berat ke Ekonomi daripada Kesehatan: Ada Menteri Asal Jeplak
IDTODAY NEWS – Banyak yang mengeluh akibat PSBB jilid 2 yang diberlakukan kembali di Jakarta.
Ada yang mengatakan hal itu banyak mempengaruhi perekonomian hingga IHSG merosot.
Ekonom senior Faisal Basri melayangkan kritikan pedas kepada Presiden Jokowi di acara Mata Najwa Trans 7 Rabu (16/9/2020) tadi malam.
Acara yang dipandu Najwa Shihab ini mengulas PSBB Jakarta rasa kompromi. Apa sebenarnya yang terjadi?
Faisal Basri mengeritik istilah gas dan rem..
Celakanya, istilah gas dan rem di masa Pandemi Covid-19 ini datangnya dari Presiden Jokowi.
““Istilah gas-rem itu kan juga dari presiden. Saya tidak setuju soal (istilah) gas-rem. Ini soal (nyawa) manusia. Pakailah istilah yang dipakai di kedokteran,” kata Faisal Basri ,” dikutip dari akun resmi twitter @matanajwa.
Faisal Basri juga menyebut pemerintah Indonesia cenderung mengutamakan perekonomian dibanding kesehatan warga.
Buktinya, yang banyak komentar di media saat ini adalah Menko Luhut Panjaitan dan Airlangga Hartarto. Dua-duanya menteri yang terkait dengan perekonomian.
“Jangan Luhut dan Airlangga terus yang banyak bicara. Yang bicara itu harusnya Anthony Fauci-nya,” kata Faisal Basri.
“Makanya jinakkan covid maka ekonomi akan tumbuh, Pak Mahfud juga berkata begitu, namun ada sejumlah menteri yang bicaranya asal jeplak yang bikin kesal. Ada yang bicara gara-gara PSBB hilang 300 triliun besoknya recover karena pemerintah pusat,” kata Faisal Basri.
“Makanya serahkanlah Covid ini pada ahlinya. Jelas kok beratnya ke ekonomi. Lihat saja APBN 2021 pembangunan infrastruktur naik 280 triliun ke 400an triliun tapi kok anggaran kesehatan turun seolah-olah ini sudah selesai semua seakan virus ini bakal lenyap tahun depan. itu pilihan politik anggarannya seperti itu jadi apa yang diomongkan dengan fakta bertolak belakang.” kritik Faisal lagi.
Menanggapi hal Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral mengatakan sampai saat ini pemeritah mendukung 100 persen PSBB.
Bahkan PSBB belum dicabut sepenuhnya dan tidak ada istilah PSBB jilid 2.
“Keputusan sudah dbuat tinggal implementasi dan akan diback up full oleh pemerintah. Presiden sudah perintah Pak Luhut Binsar untuk mengkoordinasikan 9 propinsi dengan angka Covid19 yang cukup tinggi untuk bersama-sama menurunkan angka positif dan meningkatkan tingkat recovery dan angka kematian,” ujar Doni yang dihubungi tim Mata Najwa.
“Saya kira itu kerja bersama. Jadi tidak perlu didikotonomikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau kubu ekonomi dan kubu kesehatan. yang ada kubu perlawanan terhadap Covid1-19 jadi semua sumber daya manusia akan full mengatasi masalah itu,” tegasnya.
Sumber: tribunnews.com
