Fatwa MUI: Aktivitas Buzzer dan Yang Mendukungnya Haram

Fatwa MUI: Aktivitas Buzzer dan Yang Mendukungnya Haram
Konferensi pers Komisi Fatwa MUI di kantor MUI, Jakarta, Senin (16/03/2020) mengenai fatwa tentang shalat Jumat saat virus corona mewabah/Hidayatullah.com

IDTODAY NEWS – Di tengah isu tentang buzzer yang belakangan kembali mencuat, Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan fatwa MUI tentang aktivitas buzzer. Dalam Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 ttg Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Medsos itu, di antaranya membahas mengenai hukum aktivitas buzzer yang dinyatakan haram.

“Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya,” ujar Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya pada Jumat (12/02/2021) menyebutkan salah satu ketentuan pada fatwa tersebut.

Bacaan Lainnya

Dalam ketentuan lainnya, disebutkan: “Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.”

Baca Juga  Dewas KPK Tegas Tolak Mobil Dinas Baru, Tumpak: Kami tidak Tahu, Usulan dari Mana Itu?

Kemudian, kata Niam, “Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar’i.”

Baca Juga: Haikal Hassan Vs Politikus PDIP soal Ajakan Jokowi Kritik Pemerintah

Fatwa MUI itu juga menyebutkan bahwa memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram. “Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram,” tambahnya.

Di bagian lain fatwa yg sama, di bagian ketiga, jelasnya, juga diatur mengenai pedoman pembuatan konten yaitu, “Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoaks, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Baca Juga: Haikal Hassan Vs Politikus PDIP soal Ajakan Jokowi Kritik Pemerintah

Sumber: hidayatullah.com

Pos terkait