Firli Bahuri: Menteri Yang Kemarin Tertangkap Itu Melanggar 8 Rambu-rambu KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam peringatan HUT-1 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)/RMOL

IDTODAY NEWS – Kasus korupsi yang mendera eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum lama ini terjadi karena dua anak buah Presiden Joko Widodo melanggar rambu-rambu KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, dalam setiap kesempatan pihaknya selalu hadir memberikan rambu-rambu kepada Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah agar tidak terjadi korupsi dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca Juga  Kasus OTT Edhy Prabowo Harus Jadi Peringatan Gerindra Agar Tak Ditinggalkan Pendukungnya

“Setidaknya 8 rambu-rambu yang kami sampaikan ke Kementerian/Lembaga. Jadi para menteri yang tertangkap kemarin adalah para menteri yang melanggar rambu-rambu itu,” ujar Firli dalam peringatan hari ulang tahun pertama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara virtual, Senin (8/2).

Firli membeberkan, rambu-rambu yang dimaksud yakni tidak melakukan persengkongkolan untuk melakukan korupsi, tidak menerima dan memperoleh kick back.

“Dari berapa besar anggaran program, lalu program dikerjakan, ada prestasinya. Tapi setelah dilakukan program tersebut ada uang yang kembali kepada pemberi program, ini tak boleh dilakukan,” jelas Firli.

Selanjutnya adalah tidak mengandung unsur penyuapan. Tidak mengandung unsur gratifikasi. Tidak ada benturan kepentingan, tidak mengandung unsur kecurangan atau maladministrasi.

Kemudian, tidak ada niat jahat untuk memanfaatkan kondisi darurat. Dan terakhir adalah tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca Juga  Maklumat Kapolri Larang Penyebaran Konten FPI Di Medsos, Dewan Pers: Media Tetap Punya Hak Memberitakan

“Jadi 8 rambu-rambu ini sudah kami sampaikan. Kalau ada pemimpin Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah melanggar rambu-rambu tadi dan terjadi suatu tindak pidana, tentu kami bekerja secara profesional, akuntabel, kepastian hukum transparan dan menjunjung tinggi HAM,” terang Firli.

Baca Juga: Sesalkan Isu Kudeta Demokrat Dikaitkan Dengan Jokowi, Aktivis Milenial Lampung: Seharusnya AHY Bisa Lebih Bijak

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan