IDTODAY NEWS – Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan, FPI pada dasarnya berpolitik tapi tidak mau jadi partai politik. Sebab mereka bukan mau cari kursi atau kekuasaan.
Tak ada niatan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) untuk berubah menjadi partai politik.
Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan, FPI pada dasarnya memang berpolitik.
Namun politik yang dilakukan FPI bukan semata-mata untuk mendapatkan kursi di parlemen maupun posisi di pemerintahan.
“Kalau dalam pengertian politik nonkekuasan. Artinya kami melakukan apa yang sudah dicatat oleh publik itu bukan untuk meraih simpati atau mendapatkan kursi (kekuasaan),” kata Munarman dalam wawancaranya bersama Akbar Faizal di akun YouTubenya, Senin malam (30/11).
Ia pun mencontohkan manuver politik yang dilakukan FPI seperti pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 lalu.
“Dalam konteks Pilpres 2019, kami memilih pasangan, iya. Tapi bukan untuk kepentingan kita sendiri,” katanya.
Munarman mengatakan, FPI mendukung sejumlah partai politik dan calon pemimpin baik di tingkat daerah maupun nasional semata-mata untuk menawarkan program yang sesuai dengan visi dan misi FPI.
“Jadi kami minta kepada Anies (Pilkada 2017). Kenapa kita dorong? Karena kita lihat melalui Anies kita bisa berharap supaya, misalnya saham Pemprov di pabrik bir dicabut karena bercampur dengan APBD, kemudian tempat-tempat hiburan,” bebernya.
Akan tetapi, mengenai usulan beberapa pihak yang menginginkan FPI menjadi partai politik, sejauh ini pihaknya belum mengarah ke sana.
Politik yang dijalankan FPI saat ini sekadar memberikan visi misi dan pandangan yang patut didengar seorang pemimpin daerah maupun pemimpin negara.
Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan Habib Rizieq Shihab (HRS) mengubah Forum Pembela Islam (FPI) menjadi partai politik (parpol).
Demikian disampaikan Ketua Peresedium IPW Neta S Pane kepada PojokSatu.id, di Jakarta, Senin (23/11/2020).
“Rizieq dan FPI jika memang ingin berkuasa di negeri ini, FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024,” ujarnya.
Dengan begitu, kata Neta, hasrat HRS untuk menjadi penguasa bisa langsung disalurkan melalui Pemilu 2024 mendatang.
Jika nantinya HRS menang dan berhasil dalam pemilu itu, ia tak perlu sibuk lagi memprovokasi ummat demi kepentingannya menjadi penguasa.
“Menang dalam pemilu dan Pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi presiden. Jadi, tidak perlu memprovokasi dan memecahbela ummat dan NKRI untuk meraih kekuasaan,” tutur dia.
Meski demikian, IPW meminta kepada HRS untuk tidak seenaknya berbuat sesuatu yang akan memicu terjadinya kontroversial.
Sebab, ungkap Neta, Indonesia merupakan negara hukum di mana segala tindakan diatur oleh Undang-Undang.
Baca Juga: Semua Masalah Negara Lenyap, Babe Haikal: Tenggelam Berganti dengan RS UMMI Bogor
Sumber: pojoksatu.id
