Fraksi PSI Kesal Lantaran Anies Baswedan Cs Terus Berkilah saat Ditanya soal Anggaran

  • Bagikan
Empat Fraksi Anggota DPRD DKI Jakarta walk out pada Rapat Paripurna Raperda P2APBD tahun 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9). (Foto: Instagram @psi_jakarta)
Empat Fraksi Anggota DPRD DKI Jakarta walk out pada Rapat Paripurna Raperda P2APBD tahun 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9). (Foto: Instagram @psi_jakarta)

IDTODAY NEWS – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out atau keluar dari ruangan saat Gubernur Anies Baswedan hendak membacakan laporan pertanggunjawaban APBD 2019 dalam rapat paripurna.

Adapun selain PSI, tiga fraksi lainnya yang melakukan walk out adalah Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar.

Anggota Komisi A Fraksi PSI DKI Jakarta August Hamonangan mengungkapkan alasan pihaknya walk out pada rapat paripurna Raperda P2APBD yang dilaksanakan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9) lalu.

Baca Juga  Fadli Zon: Indonesia Akan Bubar Jika Pelajaran Sejarah Dihapuskan

August mengatakan, laporan P2APBD tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu tidak transparan.

Padahal, Fraksi PSI telah melakukan upaya agar laporan pertanggungjawaban itu transparan dengan mengirimkan surat permintaan data penyerapan anggaran yang rinci per kegiatan dan per rekening dalam format excel pada 15 April 2020 kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Namun, sayangnya, ikhtiar PSI tersebut tidak mendapat tanggapan. “APBD adalah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara benar, bukan langsung diketok palu,” kata August dalam siaran pers.

Baca Juga  SBY Sindir Pemerintahan Jokowi Terkait Kritik, Jika Obatnya Tepat Maka Dosisnya juga Tepat

August menilai Pemprov DKI kerap berkilah saat diminta pertanggungjawaban anggaran, padahal ditemukan beberapa pos anggaran yang janggal.

Seperti, anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) di mana terungkap adanya temuan BPK dalam pembelian robot pemadam dengan nilai sekitar Rp 1,4 miliar dan Rp 840 juta.

Akibatnya, Dinas Gulkarmat harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada daerah.

“Perlu diingat bahwa APBD disusun bersama-sama antara eksekutif dan DPRD. Dengan demikian, pihak eksekutif dan DPRD punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar pelaksanaan anggaran bisa efisien dan efektif,” ujar August.

Baca Juga  Jakarta Banjir, Susi Pudjiastuti: Banjir yang Salah Air? Saya Bingung, Ke Laut Saja!

Menurut August, pembahasan pertanggungjawaban APBD adalah kesempatan terakhir bagi DPRD untuk melakukan evaluasi kemampuan eksekutif melaksanakan anggaran, bukan sekedar seremonial.

Dari situ, bisa dinilai dan diputuskan bagaimana alokasi anggaran di APBD berikutnya.

Sumber: rmol.id

  • Bagikan