Hanya Gegara Seorang Moeldoko, Pemerintahan Jokowi Langsung dalam Bahaya Besar

Hanya Gegara Seorang Moeldoko, Pemerintahan Jokowi Langsung dalam Bahaya Besar
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Presiden Jokowi. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, desakan mundur terhadap Moeldoko semakin menguat.

Pasalnya, Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Presiden (KSP), secara tidak langsung dianggap telah ikut menyeret Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran kisruh Demokrat.

Bacaan Lainnya

Karena itu, tidak sedikit pihak yang kemudian mendesak Presiden Jokowi secepatnya memecat Moeldoko sebagai KSP.

Baca Juga: Setahun Berperang Lawan Covid-19, Doni Monardo Beber Tantangan Terbesar

Jika terlalu dibiarkan atau tidak memecat Moeldoko, maka publik akan menganggap pemerintah tidak netral dalam sengkarut Demokrat.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di periode lalu juga terjadi beberapa kali pembelahan partai politik.

Akan tetapi, semua itu terjadi tidak sebrutal yang menimpa partai berlambang bintang mercy saat ini.

“Di mana dugaan intervensi kekuasaan begitu kuat terasa dengan tampilnya Jenderal (purn) Moeldoko sebagai ketum versi KLB,” ujar Satyo kepada RMOL, Selasa (9/3/2021).

Baca Juga  Dukung Gerakan KAMI, Tokoh Masyarakat Sumut: Ini Perjuangan Meluruskan Jalan Bangsa

Yang menjadi permasalahan adalah, tidak lain karena Moeldoko saat ini menjabat sebagai KSP.

“Apalagi tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat sebelumnya,” papar dia.

Terlebih, Moeldoko dipilih oleh orang-orang yang sudah diberhentikan sehingga tidak memiliki kewenangan apalagi mengatasnamakan bagian dari Demokrat.

Satyo pun menyebut, peristiwa yang disebut KLB PD Sibolangit itu jelas sangat mencoreng demokrasi.

“Tradisi parpol dan sistem kepartaian di Indonesia dirusak sedemikian rupa, dan ini adalah preseden buruk bagi tatanan demokrasi prosedural,” jelas Satyo.

Menurutnya, kehadiran Moeldoko di KLB Sibolangit makin menguatkan dugaan yang sebelumnya dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pemerintah tidak bisa dianggap netral bila tidak segera memecat Moeldoko,” tegas Satyo.

Baca Juga: Mau Menerima Maaf Moeldoko, AHY: Saya Tetap Hormat

Sumber: pojoksatu.id

Pos terkait