HMI: Pemerintah Harus Evaluasi Dan Batalkan Perpanjangan PPKM Darurat

HMI: Pemerintah Harus Evaluasi Dan Batalkan Perpanjangan PPKM Darurat
Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Khairil Hanif Nasution/RMOL

IDTODAY NEWS – Rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakat (PPKM) Darurat yang seharusnya berakhir tanggal 20 Juli menuai pro kontra dan penolakan.

Penolakan itu salah satunya disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Khairil Hanif Nasution.

Bacaan Lainnya
Baca Juga  KITA Dibentuk Untuk Amankan Jokowi, Pengamat: Yang Penting Jangan Benturkan Dengan KAMI

Khairil mengatakan, penolakan pada rencana perpanjangan PPKM Darurat karena kebijakan itu berjalan tidak efektif dan gagal menekan laju penyebaran Covid-19.

“Saya meminta pemerintah pusat untuk sesegera mungkin mengevaluasi dan mencabut wacana untuk memperpanjang PPKM Darurat,” ujar Khairil kepada wartawan, Minggu (18/7).

Menurutnya, akan banyak dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat jika saja PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3 Juli kemudian diperpanjang.

Baca Juga  Soal Seruan Aksi Kritik Jokowi, Ade Armando: Mahasiswa Dungu Dimanfaatkan Politisi Busuk

“Karena jika ini terus diperpanjang maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari baik dalam aspek hukum, ekonomi, kebutuhan pangan dan sosialnya,” terangnya.

Dia berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan suara-suara dari elemen masyarakat yang keberatan PPKM Darurat diperpanjang.

“Sudah banyak mahasiswa, pedagang dan buruh yang menolak atas wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut, seperti yang kita lihat sekarang di lapangan,” pungkasnya.

Baca Juga  Maju Pilkada Solo, Harta Gibran Rakabuming Rp 21 Miliar Utang Rp 895 Juta

Sampai saat ini banyak usulan tentang pembatalan penerapan PPKM darurat.

Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat karena para pelaku usaha di tingkat bawah mengalami gejolak karena tidka menjaankan aktivitasnya.

Sumber: rmol.id

Pos terkait