HNW: PBNU Dan Muhammadiyah Sudah Menolak, Baiknya Presiden Tarik Perpres Miras

HNW: PBNU Dan Muhammadiyah Sudah Menolak, Baiknya Presiden Tarik Perpres Miras
Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid/RMOL

IDTODAY NEWS – Derasnya penolakan izin investasi minuman beralkohol seperti termuat dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah.

Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menjelaskan, setidaknya pemerintah perlu menimbang beragam penolakan yang sudah disampaikan sejumlah organisasi masyarakat, seperti halnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Bacaan Lainnya

“PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah tegas tolak izin investasi miras,” kata HNW di akun Twitternya, Senin (1/3).

Baca Juga: Disorot Khofifah Soal Angka Kematian Ibu Dan Bayi, Eri Cahyadi: Tidak Ada Yang Sempurna

Selain dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut, pemerintah juga perlu mempeprtimbangkan sikap penolakan publik, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta beberapa lainnya.

“Akan sangat baik kalau Presiden Jokowi menarik Perpres investasi miras yang bermasalah itu,” demikian Wakil Ketua MPR RI ini.

Sebelumnya, penolakan tegas disampaikan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Sirodj. ia menurutkan, Alquran telah jelas mengharamkan miras karena menimbulkan banyak mudharat. Dalam hal ini, Kiai Said mengutip Surat Al Baqaroh ayat 195.

Baca Juga  Sosok Ruhut yang Kerjanya Hanya Bisa Nyinyirin Pak Anies

“Kita sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi miras. Dalam Alquran dinyatakan, ‘dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan’,” tutur Said Aqil Siradj.

Pun demikian dengan PP Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad menegaskan, miras merupakan barang yang haram bagi umat Islam, baik yang memproduksi, mengedarkan, bahkan yang meminumnya.

“Mudaratnya besar. Oleh karena itu kami menyesalkan dan sangat tidak setuju kepada pemerintah membuka izin untuk industri minol ini dengan skala besar walaupun hanya di empat provinsi apapun alasannya,” jelas Dadang Kahmad.

Baca Juga: Tolak Perpres Miras, PP Muhammadiyah: Pemerintah Jangan Cuma Pikirkan Ekonomi, Jaga Moral Bangsa!

Sumber: rmol.id

Pos terkait