Indeks Demokrasi Menurun, SBY & JK Turun Gunung, Apa NKRI Masih Baik-baik Saja?
IDTODAY NEWS – Menurut mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), indeks demokrasi Indonesia saat ini menurun menurut The Economist Intelligence Unit (EIU). Presiden keenam SBY sampai ikutan buat status.
Presiden keenam SBY membuat status di media sosial berisi tanggapannya mengenai kritik. Status ini sejalan dengan wacana publik saat ini yang sedang menyoroti perkataan Presiden Jokowi tentang kritik.
“Obat itu rasanya pahit. Namun bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Jika obatnya tepat & dosisnya juga tepat, akan membuat seseorang jadi sehat,” ungkap SBY di akun Twitter @SBYudhoyono, Sabtu (13/2).
“Gula itu rasanya manis, tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa mendatangkan penyakit,” katanya.
Menurut SBY, kritik itu laksana obat & yang dikritik bisa sakit. Namun, kalau kritiknya benar & bahasanya tidak kasar, bisa mencegah kesalahan.
“Sementara, pujian & sanjungan itu laksana gula. Jika berlebihan & hanya untuk menyenangkan, justru bisa menyebabkan kegagalan,” kata SBY dalam unggahan itu.
Sementara itu, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu bahkan bertanya-tanya apakah NKRI masih baik baik saja saat ini.
Baca Juga: Anak Buah Moeldoko Santai Saja, Tidak Perlu Sampai Menuding JK Sedang Provokasi
Setelah sejumlah tokoh bangsa tidak tahu cara mengkritik dan ketakutan untuk berpendapat.
“Jika Pak JK sudah tidak tahu cara kritik yang aman, Pak Kwik Kian Gie sudah ketakutan, Pak Din Syamsuddin sudah seenaknya dicap radikal,” jelasnya lewat akun Twitter pribadinya, Minggu (14/2).
“Pak Rizal Ramli, Pak Sudjiwotedjo, Bu Susi Pudjiastuti jadi bulan-bulanan buzzerp dan banyak tokoh dibui karena kritik, apakah NKRI masih baik-baik saja?” tanyanya lagi melalui akun Twitter @msaid_didu.
Berita sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sindiran atas permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat memberikan kritik keras kepada pemerintah.
Hal ini disampaikan Jusuf Kalla saat diskusi virtual bertema: “Mimbar Demokrasi Kebangsaan” dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021).
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengingatkan PKS sebagai partai oposisi untuk melakukan kritik kepada pemerintah.
“Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata Jusuf Kalla.
Baca Juga: Omongan Menag Yaqut Terbukti Serius Jika KASN Tolak Laporan GAR ITB
Diingatkan JK, indeks demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun menurut The Economist Intelligence Unit (EIU).
“Tentu ini bukan demokrasinya yang menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” ujarnya.
Menurutnya, ada hal-hal obyektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi.
Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Masalah utama dalam demokrasi itu disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Sehingga demokrasi tidak berjalan dengan baik.
“Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa? Menjadi bupati dan calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal. Maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi,” katanya.
“Di situlah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” jelas Jusuf Kalla lagi.
Baca Juga: Din Syamsuddin Diserang Isu Radikal, Tengku Zul: Apa Ini Upaya Stigma Muhammadiyah?
Sumber: pojoksatu.id
