Ini Syarat Susi Pudjiastuti, Gatot, dan Din Syamsuddin untuk Bisa Nyapres

IDTODAY NEWS – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, berkelakar soal peluangnya maju menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Ketika wartawan menanyakan soal peluang Susi menjadi capres, ia menjawabnya santai. “(Jadi capres) dari Partai Ikan. Wartawan ini (ada-ada saja-red),” katanya usai mencoblos saat Pilkada Pangandaran di TPS 02, Desa Pananjung, Kecamatan/Kabupaten Pangandaran, pada Rabu (9/12/2020).

Istilah “Partai Ikan” yang dilontarkan Susi memang hanya candaan. Namun itu bisa pula sebuah sarkasme. Pernyataan tersebut bisa menggambarkan betapa pencalonan pada kontestasi pilpres hanya dikuasai elite partai politik (parpol).

Meski figur seperti Susi Pudjiastuti dan tokoh lainnya memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Namun, langkah maju di pilpres tidak mudah karena mereka bukan kader partai. Jika pun ada parpol menengah yang tidak oligarkis dan mau mengusung, juga tidak mudah. Penyebabnya, syarat utuk mengajukan capres dan calon wakil presiden (cawapres) di undang-undang terlampau berat.

Syarat pencapresan atau presidential threshold (PT) sebesar 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah partai di pemilu telah menghambat munculnya figur potensial dari luar partai.

“Persyaratan PT 20 persen itu membatasi hak rakyat untuk memilih sosok capres yang diharapkan. Padahal demokrasi tak boleh membatasi ekspresi kehendak rakyat,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo kepada SINDONews, Sabtu 12/12/2020).

Syarat mengajukan capres yang berat itu diharapkan tidak terjadi lagi pada Pilpres 2024. Saatnya figur potensial di luar parpol seperti Susi diberi kesempatan ikut berkompetisi. Prinsipnya, semakin banyak capres semakin bagus karena memberi banyak alternatif pilihan kepada rakyat.

Sejumlah figur potensial dari kalangan nonparpol disebut-sebut layak diusung capres pada 2024. Selain Susi Pudjiastuti, ada juga mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan tokoh Muhammaddiyah Din Syamsuddin.

Figur nonparpol yang berlatar belakang kepala daerah antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.