Iran Sebut Tindakan Bahrain Menormalisasi Hubungan dengan Israel ‘Memalukan’
IDTODAY NEWS – Iran pada Sabtu, (12/9/2020), menyebut langkah Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel akan menyeret negara itu ke dalam kebijakan Israel yang mengancam keamanan, menurut laporan TV Iran.
Kesepakatan Bahrain-Israel, yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat, (11/9/2020), sebagian dibuat karena kewaspadaan bersama terhadap Iran.
Dilansir dari Reuters, (12/9/2020), Kementerian Luar Negeri Iran akan meminta pertanggungjawaban pemerintah Bahrain dan sekutunya atas ketidakstabilan yang disebabkan Israel di wilayah Teluk Arab.
Penduduk Palestina khawatir pergerakan Bahrain dan Uni Emirat Arab (UAE) akan melemahkan posisi persatuan Arab (pan-Arab) yang sudah lama meminta penarikan orang-orang Israel dari wilayah yang diduduki mereka dan penerimaan atas adanya negara Palestina, sebagai syarat normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan dengan Israel, yang telah memiliki kedutaan di Mesir dan Yordania berdekade-dekade silam.
UAE sudah setuju menormalisasi hubungannya dengan Israel sebulan yang lalu dengan AS sebagai penengahnya.
“Langkah memalukan Bahrain mengorbankan gerakan rakyat Palestina dan perjuangan selama berdekade-dekade … demi pemilihan AS,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran yang dikutip oleh TV Iran.
Bahrain menjadi negara tempat markas regional Angkatan Laut Amerika berada.
Arab Saudi mengirim pasukan ke negara itu pada tahun 2011 untuk membantu memadamkan pemberontakan Muslim Syiah terhadap kepemimpinan yang didominasi Sunni.
Iran yang didominasi Syiah, dan Arab Saudi yang mayoritas Sunni memiliki rivalitas sengit.
Trump Dinominasikan Terima Nobel, Dianggap Berjasa dalam Menormalisasi Israel-UEA
Pejabat Norwegia menominasikan Presiden AS Donald Trump untuk menerima hadiah Nobel Perdamaian 2021.
Christian Tybring Gjedde mengajukan nominasi hanya beberapa pekan setelah Trump membantu menengahi perdamaian antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA).
Anggota Parlemen Norwegia itu memuji Trump atas upayanya menyelesaikan konflik berkepanjangan di seluruh dunia, seperti diberitakan Tribunnews dari Fox, Kamis (10/9/2020).
“Atas jasanya (Trump), saya pikir dia telah melakukan lebih banyak upaya untuk menciptakan perdamaian antar negara daripada kebanyakan nominator Hadian Nobel Perdamaian lainnya,” kata Tybring Gjedde.
Untuk diketahui, Tybring Gjedde merupakan anggota Parlemen empat periode yang juga menjabat sebagai Ketua Delegasi Norwegia untuk Majelis Parlemen NATO.
Dalam surat pencalonan kepada Komite Nobel, Tybring Gjedde mengatakan, pemerintahan Trump memainkan peran kunci dalam pembentukan hubungan antara Israel dan UEA.
“Karena diharapkan negara-negara Timur Tengah lainnya akan mengikuti jejak UEA, perjanjian ini bisa menjadi pengubah permainan yang akan mengubah Timur Tengah menjadi wilayah kerja sama dan kemakmuran,” tulisnya.
“Peran kunci Presiden (Trump) dalam memfasilitasi kontak antara pihak-pihak yang bertikai dan menciptakan dinamika baru dalam konflik berkepanjangan lainnya,” tambahnya.
“Seperti sengketa perbatasan Kashmir antara India dan Pakistan, dan konflik antara Korea Utara dan Selatan, serta berurusan dengan kemampuan nuklir Korea Utara,” demikian pernyataan di suratnya.
Tybring-Gjedde juga memuji Trump karena menarik sejumlah besar pasukan dari Timur Tengah.
Tak Ada Normalisasi Arab Saudi-Israel tanpa Kejelasan Status Palestina
Raja Salman bin Abdulaziz mengatakan kepada Presiden AS Donald Trump bahwa Arab Saudi tak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa status kenegaraan Palestina.
Berita ini disiarkan oleh kantor berita kerajaan, Senin (7/9/2020).
Raja Salman mengatakan pada Donald Trump bahwa dia menghargai upaya AS untuk mendukung upaya perdamaian.
Akan tetapi, Arab Saudi ingin melihat solusi yang adil dalam masalah Palestina.
Diberitakan Kontan, Raja Salman ingin masalah ini diselesaikan berdasarkan Prakarsa Perdamaian Arab, yang diusulkan kerajaan pada 2002.
Berdasarkan proposal tersebut, negara-negara Arab menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel.
Sebagai imbalan, harus ada kesepakatan Kenegaraan Palestina.
Sumber: tribunnewswiki
