Jika Tetap Lantik Orient Riwu Kore, Pemerintah Dinilai Kehilangan Wibawa

Jika Tetap Lantik Orient Riwu Kore, Pemerintah Dinilai Kehilangan Wibawa
Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai warga negara Amerika Serikat. Orient mengakui sempat memiliki paspor AS, namun tidak lantas mengubah status kewarganegaraannya. (Foto: Facebook.com)

IDTODAY NEWS – Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke dan Yohanis Ully, mengatakan Kementerian Dalam Negeri tak bisa melantik Orient Riwu Kore.

“Dari segi hukum, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Sehingga, jika ada wacana untuk pelantikan Orient, dasar hukumnya apa? Sedangkan sejak awal sudah cacat prosedur,” kata pengacara pasangan calon nomor urut 01 ini, Adhitya Nasution, Ahad, 14 Februari 2021.

Baca Juga  Ketua DPR: Bangun RS Lapangan, Kita Harus Bertindak Dalam Ritme Kerja Kedaruratan

Adhitya mengatakan Indonesia bisa kehilangan wibawa di mata internasional jika tetap melantik Orient.

“Dari awal sudah tahu sebagai WN Amerika Serikat, tapi tetap daftar ke KPU. Artinya, Orient sudah ada niat mengelabui penyelenggaraan Pilkada. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi boomerang dan Indonesia akan malu,” katanya.

Baca Juga: Bela Din Syamsuddin, Selama Ini Ternyata Mahfud MD Sering Ketemuan

Baca Juga  Elite PPP Soroti Luhut, Minta Jaga Wibawa Pemerintah

Dia berharap para pihak untuk mengedepankan penegakan hukum. Sebab, kata dia, martabat Indonesia menjadi taruhan dalam polemik kewarganegaraan Orient.

“Jangan sampai karena fanatisme suatu golongan, kita lupa bahwa kita ini Indonesia. Warga asing boleh cinta Indonesia, tetapi menjadi pemimpin harus orang Indonesia. Ini preseden buruk penyelanggaraan pemilu di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan mengatakan, pemerintah bisa kehilangan wibawa jika tetap melantik Orient Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua. “Dia sendiri memilih kewarganegaraan lain, maka hak-hak politik di Indonesia akan gugur,” katanya.

Baca Juga  Saran Iwan Sumule, Penjamin Habib Rizieq Dilakukan Pemuka Agama Non Islam

Baca Juga: Din Syamsuddin Dituding Radilal, Suparji Ahmad: Itu Tuduhan yang Sangat Serius

Sumber: tempo.co

Pos terkait