JK Pertanyakan Cara Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, Iwan Fals: Lha Iya Ya…

JK Pertanyakan Cara Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, Iwan Fals: Lha Iya Ya...
Iwan Fals/RMOL

IDTODAY NEWS – Musisi legendaris Virgiawan Listanto alias Iwan Fals merespons pernyataan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan soal bagaimana cara masyarakat mengkritik Presiden tapi tak ditangkap polisi.

Respons pelantun lagu “Bongkar” tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya @iwanfals yang dikutip Redaksi, Sabtu (13/2).

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Hasil Poling Iwan Fals: Kotak Kosong Kalahkan Otak Kosong

“lha iya ya, bagaimana ya pak,” tulis Iwan Fals.

Cuitan Iwan Fals itu pun langsung diserbu warganet.

Baca Juga: Menag Yaqut: Jangan Gegabah Menilai Seseorang Radikal

Ada bermacam solusi yang ditawarkan warganet terkait cara aman mengkritik pemerintah tanpa khawatir berurusan dengan aparat kepolisian.

“Pake kromo inggil…, lues.. Santun…, pelaaan buanget…, sampe ngantuk dengerinnya… Pasti enggak akan ada yang laporin ke polisi… Ya kan… Gitu kan maunya… Hayoooo,” tulis akun @oykzch.

Baca Juga  Jokowi Berharap Anak Muda Tak Malu Jadi Petani

“Mungkin kritik nya dalam hati aja pak JK yang terhormat,” komentar akun @mamantripaba.

“Caranya ke kantor polisi dl …lapor kalau mau kritik pemerintah..kalau sudah diberi ijin, baru boleh kritik..gitu kali ya…,” sambung akun @ayinguda.

Baca Juga: Pastikan Pelaporan Din Syamsuddin Tak Diproses, Mahfud MD: Beliau Kritis, Bukan Radikalis

Seperti dilaporkan Kantor Berita Politik RMOL, Jusuf Kalla angkat bicara soal keinginan pemerintah untuk dikritik oleh masyarakat. Lantas JK bertanya bagaimana cara menyampaikan kritik namun aman dari panggilan pihak Kepolisian.

Baca Juga  Viral, Anak Ngaku Ibunya Dibekuk Polisi karena Sebar Hoax Omnibus Law

“Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata JK saat menjadi pembicara di acara ‘Mimbar Demokrasi Kebangsaan’ yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat malam (12/2).

Menurut dia dalam pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia pun meminta PKS, sebagai partai oposisi, agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan.

Baca Juga  Empat Laskar Buron, Polisi: Saksi dan Alat Bukti Sedang Dikumpulkan

“Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak berjalan,” ucapnya.

Baca Juga: Bela Din Syamsuddin, Ulil Abshar Abdalla: Label Radikal Jadi Alat Pembungkam

Sumber: rmo.id

Pos terkait