IDTODAY NEWS – Musisi legendaris Virgiawan Listanto alias Iwan Fals merespons pernyataan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan soal bagaimana cara masyarakat mengkritik Presiden tapi tak ditangkap polisi.

Respons pelantun lagu “Bongkar” tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya @iwanfals yang dikutip Redaksi, Sabtu (13/2).

“lha iya ya, bagaimana ya pak,” tulis Iwan Fals.

Cuitan Iwan Fals itu pun langsung diserbu warganet.

Baca Juga: Menag Yaqut: Jangan Gegabah Menilai Seseorang Radikal

Baca Juga  Husein Abdullah: Kejutan Pak JK Di 2024 Biarlah Jadi Misteri

Ada bermacam solusi yang ditawarkan warganet terkait cara aman mengkritik pemerintah tanpa khawatir berurusan dengan aparat kepolisian.

“Pake kromo inggil…, lues.. Santun…, pelaaan buanget…, sampe ngantuk dengerinnya… Pasti enggak akan ada yang laporin ke polisi… Ya kan… Gitu kan maunya… Hayoooo,” tulis akun @oykzch.

“Mungkin kritik nya dalam hati aja pak JK yang terhormat,” komentar akun @mamantripaba.

“Caranya ke kantor polisi dl …lapor kalau mau kritik pemerintah..kalau sudah diberi ijin, baru boleh kritik..gitu kali ya…,” sambung akun @ayinguda.

Baca Juga: Pastikan Pelaporan Din Syamsuddin Tak Diproses, Mahfud MD: Beliau Kritis, Bukan Radikalis

Seperti dilaporkan Kantor Berita Politik RMOL, Jusuf Kalla angkat bicara soal keinginan pemerintah untuk dikritik oleh masyarakat. Lantas JK bertanya bagaimana cara menyampaikan kritik namun aman dari panggilan pihak Kepolisian.

“Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata JK saat menjadi pembicara di acara ‘Mimbar Demokrasi Kebangsaan’ yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat malam (12/2).

Baca Juga  Kasus Tes Swab, Hari Ini Polisi Periksa Habib Rizieq, Menantu dan Dirut RS Ummi

Menurut dia dalam pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia pun meminta PKS, sebagai partai oposisi, agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan.

“Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak berjalan,” ucapnya.

Baca Juga: Bela Din Syamsuddin, Ulil Abshar Abdalla: Label Radikal Jadi Alat Pembungkam

Sumber: rmo.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan