Jokowi Didesak Turun Tangan Langsung Stop Izin Penambangan Baru Di Kalsel
Presiden Joko Widodo/RMOL

Jokowi Didesak Turun Tangan Langsung Stop Izin Penambangan Baru Di Kalsel

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo didesak segera turun tangan mengatasi kerusakan lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel), yang telah mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah.

Desakan tersebut didengungkan langsung oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/1),

Menurutnya, banjir besar merupakan peristiwa langka di Kalimantan Selatan. Dalam catatan Walhi, perusakan hutan menjadi penyebab banjir tersebut.

Baca Juga  Pemerintah Jangan Sibuk Urusi Radikalisme, Tapi Korupsi Sebesar Gajah Di Depan Mata Terabaikan

Walhi Kalsel mencatat, dari luas tanah di Kalsel sebanyak 3,7 hektare yang tersebar di 13 kabupaten/kota, sebanyak 33 persen sudah berizin tambang, 17 persen bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang mayoritas untuk perkebunan sawit.

Data ini memperlihatkan bagaimana ekologi hutan di Kalimantan Selatan mulai rusak. Atas alasan tersebut, Walhi mendesak presiden dan kepala daerah untuk turun tangan mengatasi masalah ini bersama.

Baca Juga  Ingat Kembali Janji Jokowi-Ma'ruf Amin Setahun Kemarin

“Saya mendesak agar pemerintah baik presiden, gubernur, bupati dan walikota untuk segera turun tangan dan segera bertindak. Menetapkan status darurat dan benar-benar serius dan tidak gagap dalam penanganannya,” tegas Kisworo.

Secara spesifik, Walhi mendesak Presiden Joko Widodo dan kepala daerah memenuhi sembilan tuntutannya.

Tunturan pertama adalah tanggap bencana. Baik sebelum, pada saat, maupun pasca bencana. Kedua, me-review dan audit seluruh perizinan industri ekstraktif.

Baca Juga  Jokowi Sebut Banjir Kalsel karena Hujan, Christ Wamea: Takut Sebut Akibat Penambangan dan Penebangan

“Ketiga, stop izin penambangan baru,” katanya.

Selanjutnya adalah penegakan hukum, terutama terhadap perusak lingkungan. Pemerintah perlu membentuk satgas/komisi khusus kejahatan lingkungan dan pengadilan lingkungan.

Kelima, melakukan perbaikan/pemulihan kerusakan Lingkungan termasuk DAS, sungai, dan drainase.

Keenam, melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketujuh, RPJM dan APBD/N yang pro tehadap keselamatan rakyat dan lingkungan serta mampu menghilangkan bencana ekologis.

Baca Juga  Mardani PKS Sebut Mahfud MD Jujur, Bukan Blunder, Yakin Jokowi masih Butuh

“Delapan, memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir tidak terulang lagi. Terakhir, pemerintah jangan gagap lagi dalam penanganan bencana,” tandasnya.

Baca Juga: Pandji Bandingkan FPI dengan NU, Muannas: Kurang Ajar Anda!

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Balasan