IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi penilaian peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan yang pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah sukses mengebiri KPK.

Kurnia juga memandang kepemimpinan Presiden Ketujuh RI itu hanya mengutamakan investasi dan mengabaikan penegakkan hukum.

“Saya rasa enggak begitu, kata Ahmad Sahroni dalam keterangannya Dilansir dari jpnn.com, Jumat (23/10).

Legislator Partai Nasdem ini menganggap penilaian ICW tidak sepenuhnya benar, karena dari catatan yang diperoleh, KPK juga sangat aktif melakukan berbagai program pencegahan korupsi.

“Mungkin ICW hanya melihat kinerja KPK dari berapa banyak koruptor yang ditangkap. Padahal kan kita semua sepakat, yang harus digenjot oleh KPK adalah fungsi pencegahan. Bagaimana orang tidak bisa leluasa lagi melakukan korupsi,” tutur Sahroni.

Politikus asal Tanjung Priok ini menyebut bahwa saat ini KPK sudah punya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang telah diaplikasikan oleh 54 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota secara nasional.

Baca Juga  Terkuak, Ada Indikasi Aliran Dana ke Ngabalin di Kasus Suap Ekspor Lobster, KPK Kumpulkan Bukti

Pencapaian dari program ini juga memperlihatkan dampak positif, yakni sebesar 58,52 persen ada dalam kategori baik.

“Dari sini saja kita bisa lihat bahwa KPK semakin ke sini semakin proaktif masuk ke banyak lini di pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk mengawasi dan memastikan sistem yang tak bercelah untuk melakukan korupsi,” jelasnya.

Sahroni juga menilai keberadaan program itu juga akan mempersulit koruptor untuk melakukan korupsi, hingga menyebabkan angka kasusnya berkurang.

“Kalau dengan fungisi pengawasan yang ketat ini orang-orang jadi susah korupsi, ya otomatis kasus OTT juga berkurang kan. Jadi saya rasa kita harus melihat hal ini dengan lebih holistik,” pungkasnya.

Sumber: jpnn

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan