IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo mendorong agar daerah lebih mengedepankan untuk pembatasan secara mikro dan lingkup komunitas kecil dibandingkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tingkat kabupaten atau provinsi.

“Lebih baik pembatasan di skala lebih kecil, misalnya lingkup RT, RW atau desa atau lingkup komunitas lebih kecil. Ini lebih efektif karena tidak semua wilayah dalam satu provinsi itu zona merah semua, sebab ada zona hijau,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 September 2020.

Baca Juga  Kasus Kebocoran Data Terjadi Lagi, Golkar Ingin RUU PDP Segera Diselesaikan

Hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak 10 pemimpin redaksi antara lain, Sutta Dharmasaputra (Harian Kompas), Nezar Patria (Jakarta Post), Maryadi (VIVA Network), Maria Yuliana Bunyamin (Bisnis Indonesia) dan lainnya.

Jokowi menyatakan, sebaiknya sebelum melakukan PSBB di tingkat provinsi atau kabupaten/kota harus dihitung secara matang dan hati-hati. “Sebab banyak aspek yang terkait misalnya kondisi sosial dan ekonomi yang bisa terdampak akibat kebijakan tersebut,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, yang lebih penting dari kebijakan PSBB adalah bagaimana penerapan di lapangan. Sebab, percuma jika dilakukan PSBB ternyata penerapannya tidak tegas dalam menjalankan protokol kesehatan.

Presiden menjelaskan, pembatasan sosial secara mikro bisa lebih baik karena melibatkan semua stakeholder, misalnya Ketua RT, Ketua RW, Babinsa dan Kamtibmas. “Semua unsur bisa dilibatkan, dan ini terbukti. Kita melihat berdasarkan pengalaman,” ujar Jokowi.

Baca Juga  Di HUT PDIP, Megawati Dan Jokowi Sampaikan Duka Mendalam Atas Tragedi Sriwijaya Air

Jokowi mencontohkan apa yang dilakukan di Bogor dengan melibatkan semua pihak terbukti lebih efektif. “Saya tinggal di sini, dan saya lihat semua terlibat, semua ikut,” ujar Jokowi.

Sumber: viva.co.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan