Jokowi Tak Bahas HAM dan Korupsi dalam Pidatonya di MPR, Novel PA 212 : Sama Aja Gali Kuburan Sendiri
IDTODAY NEWS – Wasekjen DPP PA 212 Novel Bamukmin menyesalkan pidato Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR yang tak menyinggung soal HAM masa lalu dan antikorupsi.
Menurut Novel, dengan sikap Jokowi seperti itu, hal tersebut membuktikan rezim ini telah mentutupi boroknya.
“Saya sudah duga Jokowi tidak singgung HAM dan korupsi karena itu borok rezim ini yang harus ditutupi,” kata Novel kepada Pojoksatu.id, Selasa (17/8/2021).
Menurut Novel, pelanggaran HAM di negeri ini begitu merebak. Dengan demikian, tak mungkin presiden Jokowi membahas HAM dalam pidatonya di MPR tersebut.
“Karena kalau dibahas (HAM) maka jelas Jokowi bisa saja diduga melakukam hoax lagi karena fakta pelanggaran HAM berat tidak bisa terbantahkan yang akan menjerat para petinggi di kepolisian karena rekayasa yang diduga mereka buat,” ujarnya.
Begitu pula dengan korupsi, kata Novel, jelas Jokowi tak akan menyinggung soal itu di pidatonya di MPR.
Sebab partai yang menaunginya saat ini merupakan partai korupsi no satu di Indonesia.
“Sedang masalah korupsi jelas Jokowi tak akan berani singgung karena akan menggali kuburannya sendiri karena partainya adalah partai terkorupsi no 1 di Indonesia,” bebernya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung mengenai kasus hak asasi manusia (HAM) di masa lalu dan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam pidato kenegaraanya di Sidang Tahunan MPR pada Senin (16/8/2021).
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan kedua masalah tersebut tidak diungkapkan lantaran terbatasnya waktu dalam pidato.
“Tentu saja karena terbatasnya waktu dalam pidato tidak bisa semua persoalan di-highlight oleh Presiden dalam Pidato Kenegaraan kali ini,” ujar Faldo.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menambahkan, Presiden Jokowi tetap berkomitmen dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Bahkan dalam pidatonya Presiden Jokowi sempat menyinggung Online Single Submission (OSS), sebuah inovasi yang bisa mempercepat perizinan usaha. “
“Presiden tetap punya komitmen yang tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan inovasi dalam reformasi birokrasi,” ujarnya.
Sumber: pojoksatu.id
