Jusuf Kalla: Jokowi Minta Mayarakat Kritik Pemerintah, Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?
IDTODAY NEWS – Beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo mengimbau agar masyarakat aktif dalam memberi kritik pada pemerintah.
Menanggapi hal tersebut Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK, turut menyampaikan pendapatnya.
Komentar Jusuf Kalla pada pernyataan Jokowi dimulai dengan pembahasan terkait turunnya indeks demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini.
Hal tersebut menurut JK dipengaruhi dengan masalah yang ada dalam sistem demokrasi di tanah air.
JK menuturkan jika demokrasi di Indonesia ini memiliki ‘ongkos’ yang mahal hingga akhirnya berimbas pada jalannya sistem pemerintahan.
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Bekasi.com dalam artikel “Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?”, hal tersebut diutarakan JK melalui sebuah tayangan di kanal YouTube PKSTV, Jumat, 12 Februari 2021.
Baca Juga: GAR ITB Diberi Waktu Cabut Laporan dan Minta Maaf kepada Din Syamsuddin
“Demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla pun menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pejabat pemerintahan diperlukan modal yang tidak sedikit. Itulah mengapa demokrasi dikatakan mahal.
“Untuk menjadi anggota DPR butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai, biayanya pun bermacam-macam juga,” kata Jusuf Kalla.
Menurutnya, karena demokrasi yang mahal itulah timbul upaya pengembalian investasi, hingga akhirnya terjadi korupsi.
“Karena demokrasi mahal, maka menimbulkan pengembalian investasi. Maka di situlah terjadi menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” kata Jusuf Kalla.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla pun mengingatkan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Soal Cuitan Novel Baswedan yang Jadi Perkara, Iwan Fals: Gitu Saja Dilaporin, Capek dong Polisinya
Check and balance itu bisa berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik.
Namun menurutnya, pernyataan Jokowi itu justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah publik.
“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Beberapa hari lalu, presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah’. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua,” tuturnya.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla mengingatkan peran PKS sebagai partai oposisi untuk memberikan kritik pada pemerintah, supaya adanya kontrol di pemerintahan, dan demokrasi pun bisa berjalan dengan baik.
“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol pemerintah, demokrasi tidak dapat berjalan,” tutur Jusuf Kalla.
Baca Juga: Demokrat: Kita Berharap AHY Jadi Pemimpin Nasional
Sumber: pikiran-rakyat.com
