Kader Terjaring OTT, Elektabilitas PDIP Berpotensi Tergerus

Kader Terjaring OTT, Elektabilitas PDIP Berpotensi Tergerus
Ilustrasi PDIP.(Foto: fajar.co.id)

IDTODAY NEWS – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai penangkapan sederet kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi menggerus elektabilitas mereka.

Sebab, kader yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi berkali-kali. Terakhir, kader PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diamankan KPK atas kasus dugaan suap pembangunan infrastruktur.

Bacaan Lainnya

Menurut Lucius, mereka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK selain membawa identitas pejabat publik, juga melekat identitas partainya.

“Hal itu yang bukan tak mungkin akan menimpa PDIP yang kebetulan menjadi identitas politik beberapa politisi yang ditangkap KPK karena kasus korupsi,” tutur Lucius, Senin (1/3).

Ia menambahkan, ada sejumlah kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi beberapa waktu terakhir. Sebelum Nurdin Abdullah, KPK juga mengamankan politikus PDIP yang juga menjabat Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.

Baca Juga: Jhoni Allen: SBY Bukan Pendiri Demokrat, Ngasi Rp100 Juta Biar Ani Yudhoyono Punya Jabatan

Baca Juga  Mantan Wakil Bupati Kampar Tuduh Arteria PDIP Cucu PKI, Laporan Repdem Ditolak Polisi

Bupati non-aktif Banggai Laut, Sulawesi Tengah itu disangkakan kasus suap pengadaan barang dan jasa. Juga ada eks calon legislatif dari PDIP Andreu Misanta Pribadi yang terjerat kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Andreu merupakan mantan staf khusus menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Masih ada nama mantan menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Menilik lebih jauh ke belakang, muncul nama politikus PDIP lainnya dalam kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Bahkan, hingga kini, KPK gagal menemukan dan menangkap Harun.

“Rentetan kasus yang melibatkan kader dari PDIP tersebut tak bisa tidak berpotensi menggerus elektabilitas partai karena sebagian warga yang terafiliasi secara ideologis dengannya mungkin saja kecewa,” tegas Lucius.

Menurutnya, semua partai memiliki potensi untuk mengalami penurunan kepercayaan publik jika muncul kasus-kasus korupsi yang menimpa kadernya. Sebab, elektabilitas merupakan gambaran kepercayaan publik kepada partai.

Sementara, menurut Lucius, kepercayaan terhadap parpol pada tingkatnya yang paling mendasar disumbang oleh laku bersih jujur dan berintegritas. Ia meyakini jika nilai kejujuran dan kebersihan hilang dari kader parpol bisa berakibat larinya kepercayaan publik kepada partai.

Baca Juga  OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

“Jika kepercayaan tercoreng terus menerus oleh kasus korupsi, maka secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya orang yang menitipkan mandat politiknya pada partai tersebut,” tegas Lucius.

Sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Sabtu (27/2) dini hari di kediamannya. Politikus PDIP itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perizinan, pengadaan barang dan jasa pembangunan sejumlah infrastruktur di Sulsel pada Ahad (28/2) dini hari. Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, proses penangkapan terkait kasus ini dilakukan di tiga tempat sejak Jumat (26/2) malam hingga Sabtu (27/2) dini hari.

“Yang pertama adlaah di rumah dinas ER di kawasan Jalan Hertasning, kedua di jalan poros Bulukumba, dan di rumah jabatan Gubernur Sulsel,” tutur Firli. Ia menambahkan, hanya tiga orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dari enam orang yang diperiksa KPK.

Baca Juga: Aziz Yanuar Klaim Artidjo Alkostar Dekat dengan Habib Rizieq: Yang Gak Deket HRS Orang Bodoh dan Zalim

Sumber: fajar.co.id

Pos terkait